SOE-Lokakarya PNPM Agribisnis Perdesaan Propinsi NTT untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan konsep BDSP (Business Development Service Provider) dilakukan di dua tempat yaitu di Ibukota Kabupaten TTS dan Kabupaten Ngada. Tahap awal pelaksanaan lokakarya dilakukan di Soe-Kab. TTS pada tanggal 09 Desember 2009 yang dibuka oleh Asisten Adminsitrasi Pembangunan (AS II) Drs. O. Naitboho didampingi oleh PJOK. Kab. TTS.

Hadir sebagai Narasumber adalah Christianto (Spesialis M&E), M. Regina Tan (Spesialis Agribisnis & Pemasaran), Minggus Mellla (PJOK. Kab. TTS), dan Petrus Umbu (Ketua PUSKUD – NTT). Secara umum, pelaksanaan kegiatan lokakarya ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan konsep BDS sebagai salah satu hal baru yang diujicobakan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai sebuah kesimpulan umum, Partisipan lokakarya mengakui bahwa keberadaan lembaga / perorangan yang profesional di bidangnya -kemudian disebut sebagai BDSP (Business development Service Provider)- merupakan pilar penting yang sebaiknya dilibatkan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, terutama ketika berbicara mengenai pengembangan perekonomian di perdesaan. Tingginya tunggakan pembayaran kredit pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan salah satunya diakibatkan karena tidak optimalnya pendampingan dari pelaku program. Hal ini memang tak bisa disalahkan, seorang FK tak mungkin bisa mendampingi kelompok usaha dengan ragam usaha, sulitnya lokasi geografis dan banyaknya kelompok usaha yang tergabung dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Ujicoba penyelenggaraan konsep BDS dalam PNPM Agribisnis Perdesaan bisa dijadikan rujukan oleh pengambil kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan dan pelaksanaan mikrokredit yang lebih baik, terutama di sektor pertanian sebagai mesin ekonomi perdesaan di kabupaten TTS. (lebih…)

Hari menjelang sore, kesibukan nampak seperti biasa kala sebuah aktivitas akan selesai ditutup! Partisipan Pelatihan Pelaku Kader dan Pendamping Lokal PNPM Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Ngada lalu lalang menjelang penutupan acara pelatihan yang dilakukan bulan Nopember 2009 kali lalu. Sibuk dengan administrasi uang transport, takut jika nanti tak kebagian dan pada akhirnya bencana niscaya terjadi ketika Istri atau Suami bertanya. Mungkin bagi sebagian kita, menginap di hotel adalah hal yang biasa, namun tidak bagi sebagian besar pelaku Kader Desa di Kabupaten Ngada…….meninggalkan beberapa hari untuk mengikuti Pelatihan di kabupaten dan berangkat dari Desa yang nun jauh memang tak biasa dan dipastikan menimbulkan pertanyaan ini itu dari keluarga. Beberapa Nona ketika pamit pada keluarga untuk nginap dan tinggal di hotel saja sudah ada yang panik, tak sopan ujar keluarga tua mereka. Namun toh ketika dijelaskan mereka menginap karena ada kegiatan Pelatihan, apalagi untuk kegiatan PNPM, ijinpun dengan mudah diberikan!

Mengisi ruang kosong pada sore itu, kami sebagai fasilitator pelatihan mengisi acara dengan membagikan selembar angket pooling, setidaknya membuat sebagian besar Partisipan duduk manis, disibukkan dengan melingkari dan mengayunkan pena mengisi pertanyaan-pertanyaan dalam lembar angket yang berisi tentang pendapat mereka megenai layanan jasa pengembang agribisnis. Waktu berjalan sekitar 45 Menit, satu per satu angket diserahkan pada fasilitator, dan kemudian acara penutupan kegiatan pelatihanpun dilakukan. (lebih…)

Laporan Kegiatan Pelatihan Kader Agribisnis Desa dan Pendamping Lokal Agribisnis

Judul pembuka diatas sempat terlontar dan kemudian tertulis dalam usul saran dari salah satu Partisipan pada pelaksanaan pelatihan pelaku kader dan pendamping lokal agribisnis yang diselenggarakan tanggal 15 s/d 18 Nopember 2009. Kegiatan ini diselenggarakan di Ibukota Kabupaten dan diikuti oleh para Pelaku program dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Golewa, Riung Barat, dan Aimere.

Kegiatan Pelatihan ini dilakukan dengan memanfaatkan Dana Operasional Kegiatan (DOK) TA. 2009 dari masing-masing Kecamatan dan dikelola oleh perwakilan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan ini mencapai 72 Juta rupiah yang dibebankan pada masing-masing Kecamatan berdasarkan atas jumlah utusan Partisipan dari masing-masing Kecamatan. Total Partisipan pelatihan yang hadir adalah 75 orang, dari Kecamatan Golewa sebanyak 38 orang, Kecamatan Aimere sebanyak 25 Orang, dan Kecamatan Riung Barat sebanyak 12 orang. (lebih…)

Oleh: Mufid A. Busyairi

Sepenggal wacana bagi Pelaku Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi NTT yang agak enggan  mengakomodasi layanan kredit yang diajukan oleh kelompok Petani miskin, semoga bermanfaat …….

Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank, memperingati hari kelahirannya yang ke-68 pada 28 Juni 2009. “Suatu hari,” kata pelopor perkreditan untuk rakyat kecil ini, “Cucu-cucu kita akan harus pergi ke museum untuk melihat seperti apa itu kemiskinan.” Dan kita tahu bahwa dia tidak sedang berbasa-basi atau mencari simpati. Dia bekerja serius untuk itu. Buktinya, sampai kini Grameen Bank telah menyalurkan kredit sebesar US$ 5,72 miliar kepada 6,6 juta rakyat miskin Bangladesh dan menjangkau 70 ribu desa.

Sementara Yunus telah mengembangkan programnya secara mandiri sejak 1970-an, hari ini, di Indonesia, negeri yang jumlah desa tertinggalnya mencapai 32.379, kita masih gonta-ganti skema pengentasan masyarakat miskin. Bank Dunia melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2007 sebanyak 105,3 juta atau 45,2 persen dari total populasi Indonesia sebanyak 232,9 juta jiwa. Sedangkan Badan Pusat Statistik menyebut angka kemiskinan 37,2 juta jiwa, di mana 63,4 persennya berada di pedesaan, yang bermata pencaharian utama di sektor pertanian, dan 80 persen berada pada skala usaha mikro dengan lahan lebih kecil dari 0,3 hektare. (lebih…)

Ir. Untoro Sarjito, MM.
Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat
Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dep. Dalam Negeri

Kita mengenal desa sebagai basisnya pertanian di Indonesia. Secara tradisional, masyarakat di pedesaan menjadi petani sebagai mata pencaharian mereka. Tapi saat ini, ada pergeseran nilai yang cukup mengganggu stabilitas pertanian kita. Dengan berubahnya pola hidup di Indonesia dari tradisional ke modern, dari agraris ke industrialis, hal ini diakibatkan oleh globaliasasi, mengakibatkan pertanian perlahan ditinggalkan oleh para pelakunya.

Lahan menyempit, para penduduk desa yang notabene memiliki pekerjaan sebagai petani, sudah bekerja di sektor lain, tata kelola lahan yang tidak seimbang antara pertanian dan sektor lain, pembekalan pengetahuan dan keilmuan pada petani serta berbagai masalah lainnya menjadi persoalan mendasar yang menghambat kemajuan pertanian di Indonesia.

Permasalahan ini memang menjadi tanggung jawab Departemen Pertanian pada umumnya. Tapi, di lintas sektoral, permasalahan ini menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak termasuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat. Untuk membahas masalah tersebut, tim Majalah Bangkit Tani berhasil mewawancarai Ir. Untoro Sarjito, MM., Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. Berikut petikan wawancara dengan beliau.  (lebih…)

Kilas Penyelenggaraan Konsep BDS di Propinsi NTT

Penjaringan minat BDSP (Business Development Service Provider) di Provinsi NTT disesuaikan dengan dokumen penyelenggaraan BDS hasil Lokakarya di Kota Mataram-NTB pada Juli 2008. Salah satu langkah awal adalah sosialisasi penjaringan minat untuk menjadi BDSP kepada masyarakat melalui Media Massa. Pada tahap penjaringan minat melalui Media Massa, disampaikan dalam laporan Konsultan Bank Dunia (Roger Montgomery, Back to Office Report  No. 4, July 2009), bahwa pelaku konsultan di masing-masing provinsi lokasi PNPM Agribisnis Perdesaan hanya menempatkan iklan di media massa lokal di tingkat Provinsi. Masih berdasarkan laporan yang dihasilkan disimpulkan bahwa media massa tingkat Propinsi kurang bahkan belum memiliki keluasan jangkauan sampai ke propinsi lain (regional-nasional), misalnya: masyarakat di Jawa Timur tidak akan mengenal Pos Kupang atau Flores Pos, masyarakat disana hanya mengenal Jawa Pos atau Kompas. Hal ini menyebabkan minimnya keterlibatan BDSP potensial yang berasal dari luar Provinsi NTT.

Pembelajaran pertama adalah bahwa strategi pemilihan media massa untuk menjaring minat adalah hal yang vital! Ketika di sebuah wilayah belum memiliki lembaga/perorangan yang memiliki jaminan kompetensi untuk kemudian menjadi BDSP dan terlibat pada penyelenggaraan agenda pemberdayaan di kelompok tani, maka semakin luas sebaran jangkauan wilayah sebuah Media Massa maka semakin baik. Fakta menunjukkan bahwa -pada kondisi tertentu- Provinsi NTT masih memiliki ketergantungan yang “akut” terhadap Propinsi lain. Berikut adalah dua contoh “ketergantungan” Propinsi NTT terhadap pemenuhan layanan jasa pengembangan agribisnis (BDSP) dari lembaga/profesional diluar Propinsi:1) Untuk mengembangkan agribisnis kopi di Kabupaten Ngada dalam memenuhi target ekspor ke Oakland-Amerika, Dinas Perkebunan Kab. Ngada melakukan kerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember, Jawa Timur; 2) Untuk melakukan mengoptimalkan rantai nilai pemasaran produksi Mete di Kab. Ngada, YMTM (Yayasan mitra Tani Mandiri) Kab. Ngada melakukan kerjasama dengan PT. Supa Surya di Kota Surabaya; (lebih…)

DSC04244

Sumber: http://www.ppk.or.id/content.asp?id=1592&mid=126

Keterampilan para petani di lokasi PNPM-Agribisnis dilaporkan meningkat. Seperti apa?

Berdasarkan laporan dari sejumlah lokasi pilot proyek Smallholder Agribusiness Development Initiative (SADI) atau yang dikenal dengan PNPM-Agribisnis Perdesaan, diketahui bahwa keterampilan para petani di lokasi program mengalami peningkatan. “Program memberikan manfaat nyata, terutama dalam peningkatan keterampilan para petani dalam mengelola hasil-hasil pertanian mereka,” demikian laporan perwakilan pelaku program dari berbagai lokasi. Hal itu terungkap dalam Workshop PNPM-Agribisnis di Jakarta, yang berakhir awal November 2009.

Pilot proyek yang melekat pada PNPM-Perdesaan ini mengajak masyarakat/ para petani merencanakan, menentukan dan melaksanakan kegiatan berbasis pertanian guna meningkatkan pendapatan rumahtangga dan kesejahteraan petani secara umum. Program ini dilaksanakan di empat provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan mendapat dukungan pendanaan dari hibah Pemerintah Australia (AusAID). Keempat provinsi tersebut adalah Sulawesi selatan, Sulawesi Tenggara, NTT dan NTB. (lebih…)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.