Latar Belakang

Pembangunan sub-sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian, dimana sektor memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan pakan yang terus meningkat atas bertambahnya jumlah penduduk Indonensia, dan peningkatan rata-rata pendapatan penduduk Indonesia dan taraf hidup pertani dan nelayan. Keberhasilan pembangunan tersebut ternyata berdampak pada perubahan konsumsi masyarakat yang semula lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat ke arah konsumsi seperti daging, telur, susu (Putu, et al., 1997). Lebih lanjut dijelaskan bahwa permintaan akan telur dan daging ayam dalam negeri saat ini telah dapat dipenuhi oleh produksi lokal, akan tetapi susu dan daging sapi masih memerlukan pasokan dari luar negeri. Berbagai usaha pembangunan peternakan telah diupayakan oleh pemerintah sampai ke pelosok daerah namun masih terdapat kekurangan produksi yang akan mensuplay kebutuhan penduduk Indonesia akan protein hewani.

Kondisi peternakan sapi potong saat ini masih mengalami kekurangan pasokan sapi bakalan lokal karena pertambahan populasi tidak seimbang dengan kebutuhan nasional, sehingga terjadi impor sapi potong bakalan dan daging (Putu, et al., 1997). Kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dipasok dari tiga pemasok yaitu ; peternakan rakyat (ternak lokal), industri peternakan rakyat (hasil penggemukan sapi ex-import) dan impor daging (Oetoro, 1997). Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk tetap menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan ternak potong, usaha peternakan rakyat tetap menjadi tumpuan utama, namun tetap menjaga kelestarian sumberdaya ternak sehingga setiap tahun mendapat tambahan akhir positif.

Sapi Bali merupakan breed sapi asli Indonesia mempunyai potensi yang besar, diharapkan dapat mensuplay sebagian dari kekurangan tersebut. Sapi Bali mempunyai populasi dengan jumlah 2.632.125 ekor atau sekitar 26,92% dari total populasi sapi potong yang ada di Indonesia (Anonimus, 1999). Adapun perbandingan populasi sapi Ongole, Peranakan Ongole, Bali, sapi Madura dan sapi lainnya Tahun 1988 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah populasi sapi Ongole, Peranakan Ongole, Bali dan sapi Madura Tahun 1988*

Bangsa

Jumlah

Persentase

Ongole

Peranakan Ongole

Bali

Madura

Lainnya

260.094

773.165

2.632.125

1.131.375

4.979.830

2.66

8.17

26.92

11.57

50.68

*Anonimus, (1999).

Tabel 1 menunjukkan bahwa di Indonesia sapi potong masih didominasi sapi lainnya yang di impor dari negara lain misalnya Australia, dan tidak menutup kemungkinan bahwa jika perhatian ke ternak lokal tidak sedini mungkin di antisipasi maka ternak lokal akan semakin terkuras populasinya.

Di Indonesia perkembangan sapi Bali sangat cepat dibanding dengan breed potong lainnya, hal tersebut disebabkan breed ini lebih diminati oleh petani kecil karena beberapa keunggulannya yang antara laian, tingkat kesuburunnya tinggi, sebagai sapi pekerja yang baik dan efesien serta dapat memanfaatkan hijauan yang kurang bergizi dimana breed lainnya tidak dapat (Moran, 1990), persentase karkas tinggi, daging tanpa lemak, heterosis positif tinggi pada persilangan (Pane, 1990), daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan persentase beranak dapat mencapai 80 persen (Ngadiyono, 1997). Selain beberapa keunggulan di atas terdapat juga beberapa kekurangan yakni bahwa sapi Bali pertumbuhannya lambat, rentan terhadap penyakit tertentu misalnya; penyakit jembrana, peka terhadap penyakit ingusan (malignant catarrhal fever) dan Bali ziekte (Darmaja, 1980; Hardjosubroto, 1994).

Permasalahan

ü Permasalahan yang coba diangkat dalam makalah ini adalah masalah pemenuhan konsumsi protein hewani asal sapi potong yang belum terpenuhi, sehingga impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari tahun ke tahun masih dilakukan.

ü Adanya potensi ternak sapi lokal yang bisa lebih dikembangkan dengan manajemen yang lebih baik, untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

ü Pola perkembangan sapi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi keadaan tersebut.

ü Program pemuliaan untuk menunjang tercapainya produksi baik melalui cara peningkatan bobot potong atau meningkatkan populasi ternak lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Sapi Bali

Sapi Bali merupakan sapi potong asli Indonesia dan merupakan hasil domestikasi dari Banteng (bibos banteng) (Hardjosubroto, 1994) dan merupakan sapi asli Pulau Bali (Payne dan Rollinson, 1974 dalam Sutan, 1988).

Ditinjau dari sistematika ternak, sapi Bali masuk familia Bovidae, Genus bos dan Sub-Genus Bovine, yang termasuk dalam sub-genus tersebut adalah; Bibos gaurus, Bibos frontalis dan Bibos sondaicus (Hardjosubroto, 1994), sedang Williamson dan Payne (1978) menyatakan bahwa sapi Bali (Bos-Bibos Banteng) yang spesies liarnya adalah banteng termasuk Famili bovidae, Genus bos dan sub-genus bibos. Sapi Bali mempunyai ciri-ciri khusus antara lain; warna bulu merah bata, tetapi yang jantan dewasa berubah menjadi hitam (Hardjosubroto, 1994). Satu karakter lain yakni perubahan warna sapi jantan kebirian dari warna hitam kembali pada warna semula yakni coklat muda keemasan yang diduga karena makin tersedianya hormon testosteron sebagai hasil produk testes (Aalfs, 1934 dalam Darmaja, 1980).

Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa ada tanda-tanda khusus yang harus dipenuhi sebagai sapi Bali murni, yaitu warna putih pada bagian belakang paha, pinggiran bibir atas, dan pada paha kaki bawah mulai tarsus dan carpus sampai batas pinggir atas kuku, bulu pada ujung ekor hitam, bulu pada bagian dalam telinga putih, terdapat garis belut (garis hitam) yang jelas pada bagian atas punggung, bentuk tanduk pada jantan yang paling edial disebut bentuk tanduk silak congklok yaitu jalannya pertumbuhan tanduk mula-mula dari dasar sedikit keluar lalu membengkok keatas, kemudian pada ujungnya membengkok sedikit keluar. Pada yang betina bentuk tanduk yang edial yang disebut manggul gangsa yaitu jalannya pertumbuhan tanduk satu garis dengan dahi arah kebelakang sedikit melengkung kebawah dan pada ujungnya sedikit mengarah kebawah dan kedalam, tanduk ini berwarna hitam.

Saat ini penyebaran sapi Bali telah meluas hampir keseluruh wilayah Indonesia, konsentrasi sapi Bali terbesar adalah di Sulawesi Selatan, Pulau Timor, Bali dan Lombok. Pane (1989) menyatakan bahwa jumlah sapi Bali di Sulawesi Selatan dan Pulau Timor telah jauh melampaui populasi sapi Bali ditempat asalnya (Pulau Bali). Pada tahun 1991 ditaksir jumlah sapi Bali di Indonesia sekitar 3,2 juta, dengan jumlah terbanyak di Sulawesi Selatan (1,8 juta ekor), Nusa Tenggara Timur (625 ekor) dan Pulau Bali (456 ekor) (Hardjosubroto, 1994.

Produktivitas Sapi Bali

Produktivitas adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada ukuran waktu tertentu (Hardjosubroto, 1994), dan Seiffert (1978) menyatakan bahwa produktivitas sapi potong biasanya dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat reproduksi dan pertumbuhan. Wodzicka-Tomaszewska et al. (1988) menyatakan bahwa aspek produksi seekor ternak tidak dapat dipisahkan dari reproduksi ternak yang bersangkutan, dapat dikatakan bahwa tanpa berlangsungnya reproduksi tidak akan terjadi produksi. Dijelaskan pula bahwa tingkat dan efesiensi produksi ternak dibatasi oleh tingkat dan efesiensi reproduksinya. Dalton (1987) menyatakan bahwa produktivitas nyata ternak merupakan hasil pengaruh genetik dan lingkungan terhadap komponen-komponen produktivitas. Selanjutnya Warwick dan Lagetes (1979) menyatakan bahwa performan seekor ternak merupakan hasil dari pengaruh faktor keturunan dan pengaruh komulatif dari faktor lingkungan yang dialami oleh ternak bersangkutan sejak terjadinya pembuahan hingga saat ternak diukur dan diobservasi. Hardjosubroto (1994) dan Astuti (1999) menyatakan bahwa faktor genetik ternak menentukan kemampuan yang dimiliki oleh seekor ternak sedang faktor lingkungan memberi kesempatan kepada ternak untuk menampilkan kemampuannya. Ditegaskan pula bahwa seekor ternak tidak akan menunjukkan penampilan yang baik apabila tidak didukung oleh lingkungan yang baik dimana ternak hidup atau dipelihara, sebaliknya lingkungan yang baik tidak menjamin panampilan apabila ternak tidak memiliki mutu genetik yang baik.

Astuti et al. (1983) dan Keman (1986) menyatakan bahwa produktivitas ternak potong di Indonesia masih tergolong rendah dibanding dengan produktivitas dari ternak sapi di negara-negara yang telah maju dalam bidang peternakannya, namun demikian Vercoe dan Frisch (1980); Djanuar (1985); Keman (1986) menyatakan bahwa produktivitas sapi daging dapat ditingkatkan baik melalui modofikasi lingkungan atau mengubah mutu genetiknya dan dalam praktek adalah kombinasi antara kedua alternatif diatas.

Trikesowo et al. (1993) menyatakan bahwa yang termasuk dalam komponen produktivitas sapi potong adalah jumlah kebuntingan, kelahiran, kematian, panen pedet (calf crop), perbandingan anak jantan dan betina, jarak beranak, bobot sapih, bobot setahun (yearling), bobot potong dan pertambahan bobot badan. Tabel 2 menunjukkan rataan persentase kelahiran, kematian dan calf crop beberapa sapi potong di Indonesia.

Tabel 2. Rataan persentase kelahiran, kematian dan calf crop beberapa sapi potong di Indonesia

Bangsa

Kelahiran

Kematian

Calf crop

Brahman

Brahman cross

Ongole

Lokal cross

Bali

50,71

47,76

51,04

62,47

52,15a

10,35

5,58

4,13

1,62

2,64b

48,80

45,87

48,53

62,02

51,40c

Sumadi, (1985)

aDarmadja, (1980)

bSutan, (1988)

cPane, (1989)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa sapi Bali memperlihatkan persentase kelahiran 52,15% lebih tinggi di banding dengan sapi Brahman 50,71%, Brahman cross 47,76% dan sapi Ongole 51,04% kecuali Lokal cross (Lx) 62,47%, demikian pula calf crop sapi Bali 51,40% lebih tinggi dibanding sapi Brahman 48,80%, Brahman cross 45,87% dan sapi Ongole 48,53% kecuali Lokal cross sebesar 62,02 % serta persentase kematian yang rendah. Hal tersebut dapat memberi gambaran bahwa produktivitas sapi Bali sebagai sapi asli Indonesia masih tinggi, namun jika dibandingkan dengan sapi asal Australia masih tergolong rendah yakni calf crop-nya dapat mencapai 85 % (Trikesowo et al., 1993).

Vercoe dan Frisch (1980) menyatakan bahwa sifat produksi dan reproduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain bangsa sapi, keadaan tanah, kondisi padang rumput, penyakit dan manajemen. Oleh karena itu perbaikan mutu sapi potong haruslah ditekankan pada peningkatan sifat produksi dan reproduksi yang ditunjang oleh pengelolaan yang baik dari segi zooteknis dan bioekonomis.

Adapun penampilan produktivitas sapi Bali di beberapa Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penampilan produktivitas sapi Bali di beberapa Provinsi di Indonesia*

Keterangan

Sul.Sel

NTT

Irja

NTB

Bali

P3Bali

Berat Lahir (Kg)

Berat Sapih (Kg)

Berat 1 th, Jantan (kg)

Betina (Kg)

Berat 2 th, Jantan (Kg)

Betina (Kg)

Berat Dewasa, Jantan (kg)

Betina (Kg)

Ukuran Tubuh Dewasa :

Jantan :

Lingkar Dada (cm)

Tinggu gumba (cm)

Panjang badan (cm)

Betina :

Lingkar Dada (cm)

Tinggu gumba (cm)

Panjang badan (cm)

Persentase beranak/th (%)

12

70

115

110

210

170

350

225

181,4

122,3

125,6

160,0

105,4

117,2

76

12

75

120

110

220

180

335

235

180,4

126,0

134,8

158,6

114,0

118,4

70

12,8

73,5

118

111

218

179

352

235

180,6

125,6

132,1

159,2

112,8

118,0

66

13

72

117,8

113

222

182

360

238,5

182

125,2

133,6

160,0

112,5

118,0

72

16

86

135

125

235

200

395

264

185,5

125,4

142,3

160,8

113,6

118,5

69

18

94

145

135

260

225

494

300

198,8

130,1

146,2

174,2

114,4

120,0

86

* Pane, (1989).


PEMBAHASAN

Kebutuhan Sapi Potong

Data SUSSENAS tahun 1996 menunjukkan konsumsi daging sapi per kapita penduduk Indonesia sekita 1.448 kg/tahun. Selanjutnya dijelaskan bahwa peningkatan kebutuhan tersebut diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi daging per kapita. Konsumsi daging per kapita tahun 2000, 2003 dan 2006 diperkirakan sekitar 1.476 kg/tahun, 1.549 kg/tahun dan 1.633 kg/tahun (Anonimus, 1998).

Putu et al. (1997) menyatakan bahwa kondisi peternakan sapi potong saat ini masih mengalami kekurangan pasokan sapi bakalan lokal karena pertambahan populasi tidak seimbang dengan kebutuhan nasional, sehingga terjadi impor sapi potong bakalan dan daging. Lanjut dijelaskan bahwa jika dilihat dari trend permintaan akan daging didalam negeri maka diperkirakan tahun 2000 diperlukan daging sapi sebanyak 670 ribu ton yang setara dengan sapi siap potong sebanyak empat juta ekor, sementara dari dalam negeri bila hanya mengandalkan teknologi yang dan kebijaksanaan yang ada dengan rata-rata peningkatan populasi 2–3% maka akan tersedia sebanyak 395.000 ton daging yang setara dengan 2,5 juta ekor berarti pada tahun 2000 akan kekurangan sebesar 1,5 juta ekor.

Pada tahun 2003 diperkirakan Indonesia membutuhkan daging sapi sekitar 781.000 ton. Produksi daging sapi nasional diperkirakan hanya dapat memenuhi 434.300 ton sehingga akan terjadi kekurangan sebanyak 246.700 ton.

Impor ternak sapi daging sapi meningkat semakin tajam. Pengamatan selama periode tahun 1992-1996 menunjukkan bahwa (i) volume impor ternak sapi (sebagian besar bakalan) meningkat dengan laju sekitar 43% per tahun, (ii) nilai impor ternak sapi meningkat sekitar 56% per tahun, (iii) volume impor daging sapi meningkat sekitar 40% per tahun dan (iv) nilai impor daging sapi meningkat sekitar 38% per tahun. Akibatnya defisit neraca perdagangan ternak dan daging sapi melonjak dari US$ 19.7 juta pada tahun 1992 menjadi US$ 150.6 juta pada tahun 1996 (Anonimus, 1998).

Hal yang patut mendapat perhatian dalam perkembangan impor ternak sapi adalah pergeseran dari komoditi sapi bibit (cattle breed) ke jenis komoditi sapi bakalan (feeder steers). Pada tahun 1992 komposisi impor ternak sapi kurang lebih 50% sapi bibit dan 50% sapi bakalan. Pada tahun 1996 komposisinya berubah menjadi 2% sapi bibit dan 98% sapi bakalan. Perkembangan semacam ini mencerminkan ketidakmampuan industri pembibitan sapi di Indonesia untuk mengembangkan bibit unggul asal luar negeri guna meningkatkan kualitas bibit sapi lokal sebagai upaya mencapai sasaran pertumbuhan populasi yang diharapkan (Anonimus, 1998). Adapun perkembangan impor ternak dan daging sapi dapat dilihat pada Gambar 1.

Dalam jangka panjang besarnya permintaan konsumsi daging sapi akan menyebabkan penurunan populasi secara nyata, dan apabila pemerintah tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan angka net-increase dan net-calf crop sapi bukan hal yang tidak mungkin Indonesia masih terus akan mengimpor sapi meskipun harganya sangat mahal.

Potensi Pengembangan

Perkembangan populasi sapi potong sejak awal Pelita I (1969) sampai tahun 1996 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1969 populasi mencapai 4,9 juta ekor dan pada tahun 1994 menjadi 11,367 juta ekor atau mengalami peningkatan 1,8 kali lipat dan pada tahun 1997 telah mencapai 12,552 juta ekor (Anonimus, 1997), namun peningkatan populasi sapi potong di Indonesia tidak dapat mengimbangi permintaan kebutuhan daging secara nasional. Astuti (1999) menyatakan bahwa beberapa hal yang menyebabkan perkembangan populasi yang lambat adalah rendahnya produktivitas ternak lokal dan masih tingginya mortalitas. Lebih jauh dijelaskan bahwa mengingat kebutuhan daging yang belum terpenuhi dan konsumsi yang terus meningkat, maka populasi ternak lokal perlu dipacu perkembangannya dengan peningkatan kelahiran dan penekanan kematian.

Sapi Bali merupakan breed sapi asli Indonesia yang populasinya telah mencapai 2.632.124 ekor atau sekitar 26,92 % dari total populasi sapi potong yang ada di Indonesia (Anonimus, 1999). Penyebaran sapi Bali telah meluas hampir keseluruh wilayah Indonesia. Konsentrasi sapi Bali terbesar di Sulawesi selatan, Pulau Timor, Bali dan Lombok, namun kemurnian sapi Bali tetap dipertahankan di Pulau Bali, sebagai sumber bibit yang pembinaannya dilakukan oleh Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3Bali). Hardjosubroto (1994) dan Soesanto (1997) menyatakan bahwa sapi Bali termasuk sapi unggul dengan reproduksi tinggi, bobot karkas tinggi, mudah digemukkan dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga dikenal sebagai sapi perintis. Sebagai sapi asli yang potensi reproduksinya lebih baik dibanding sapi lainnya maka upaya pengembangan sapi Bali sangatlah memungkinkan oleh karena juga didukung oleh kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang sangat tinggi. Martojo (1989) menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan produksi daging dalam negeri, penggunaan sapi Bali diberbagai wilayah di Indonesia mempunyai prospek yang sama baiknya.

Dalam perkembangan peternakan sapi Bali telah diperoleh beberapa kemajuan terutama dalam menekan angka kematian pedet. Admadilaga (1975) menyatakan bahwa angka kematian pedet sapi Bali sebesar 10–80%. Darmadja (1980) yang melakukan penelitian di Bali memperoleh kematian pedet sebesar 7,33%, sedang Tanari (1999) pada lokasi yang sama memperoleh angka kematian pedet yang lebih rendah sebesar 7,26% terhadap kelahiran atau sebesar 1,84% dari populasi. Kemampuan lain yang dapat diandalkan untuk pengembangan populasi sapi Bali adalah jarak beranak (calving interval) yang cukup baik yakni bisa menghasilkan satu anak satu tahun. Djagra dan Arka (1994) memperoleh calving interval yakni 14 – 15 bulan. Sedang pada tahun 1999 (Tanari, 1999) memperoleh calving interval sebesar 12,19 ± 0,06 bulan hal tersebut diakibatkan karena manajemen reproduksi yang dilaksanakan di Bali cukup baik yakni perkawinan rata-rata dilaksanakan dengan teknik inseminasi buatan, ditunjang oleh biologi reproduksi dari sapi Bali yang cukup baik yakni fertilitasnya tinggi yakni sekitar 83%.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan perkembangan sapi potong adalah sumber daya yang tersedia seperti sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pakan ternak yang berkesinambungan, selanjutnya proses budidaya perlu mendapat perhatian meliputi bibit, ekologi dan teknologi serta lingkungan yang strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan pengembangannya (Putu et al., 1997). Jumlah rumah tangga peternak sapi potong hingga tahun 1993 hanya sekitar 1,2% dari penduduk Indonesia atau sekitar 2.566.000 peternak (Anonimus, 1999). Jika masyarakat diberdayakan maka potensi sumber daya manusia sangatlah besar.

Rencana pengembangan populasi sapi potong tidak terlepas dari daya dukung wilayah yang meliputi dua hal yaitu ketersediaan ruang tempat ternak dibudidayakan dan ketersediaan pakan ternak untuk kelangsungan hidupnya. Anonimus (1998) menyatakan bahwa diperkirakan ketersediaan potensi pakan hijauan mengalami peningkatan sekitar 3% per tahun selama periode tahun 1991-1996, yakni dari 31,3 juta ST (satuan ternak) pada tahun 1991 menjadi 36,3 juta ST pada tahun 1996. Oleh karenanya dengan keadaan struktur populasi yang ada sampai tahun 1999 sebesar 9.099.500 ST, dapat diprediksi daya tampung tersisa sebesar 27.200,500 ST. Dari potensi ketersedian pakan maka kemungkinan pengembangan populasi kedepan masih sangat memungkinkan.

Anonimus (1989) menyatakan bahwa distribusi kesediaan pakan antar Wilayah cukup bervariasi, pada tahun 1996 diperkirakan sebagai berikut; (i) Jawa dan Bali sekitar 55%, (ii) Sumatra 22%, (iii) Kalimantan 4%, (iv) Sulawesi 11 persen dan (v) wilayah Indonesia lainnya sebanyak 8%. Dalam sepuluh tahun mendatang diperkirakan distribusi ketersediaan pakan hijauaan ternak tersebut akan mengalami pergeseran cukup nyata, yakni peranan wilayah Jawa dan Bali turun menjadi 48%, Sumatra meningkat 33%, Kalimantan tetap sekitar 4%, Sulawesi menurun menjadi 10% dan wilayah Indonesia lainnya juga menurun menjadi 5%. Hal tersebut juga akan membuat suatu pergeseran cara beternak terutama di Jawa dan Bali yang lebih mengarah semakin komersial dan bergeser dari status usaha sambilan menjadi cabang usahatani

Dalam melaksanakan pengembangan populasi sapi Bali, penentuan pengeluaran ternak termasuk pengendalian pemotongan ternak betina produktif perlu diperhatikan, dan menghitung dengan tepat jumlah sapi Bali yang dapat dikeluarkan, agar tidak mengganggu keseimbangan populasinya dari suatu wilayah. Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa out put sapi potong dari suatu wilayah tertentu agar keseimbangan populasi ternak potong tersebut tetap konstan dipengaruhi antara lain natural increase, tingkat kematian ternak, kebutuhan ternak pengganti, jumlah ternak tersingkir, pemasukan ternak hidup dan besarnya proyeksi kenaikan populasi ternak di daerah tersebut.

Penelitian out put diberbagai daerah telah banyak dilakukan. Hasil penelitian style=””>out put sapi potong di Daerah IstimewaYogyakarta tahun 1987 sebesar 19,84 % dari populasi yang terdiri dari 9,54 % sapi muda dan 10,30 % sapi dewasa (Hardjosubroto, 1987). Budiarto (1991) dalam penelitiannya di Jawa Timur tahun 1989 memperoleh out put sapi potong sebesar 20,98 % dari populasi, terdiri dari 7,89 % sapi jantan muda, 3,0% sapi betina muda, 3,35% sapi jantan dewasa dan 6,74% sapi betina dewasa. Selanjutnya Maskyadji (1992) memperoleh out put sapi Madura di Pulau Madura sebesar 17% yaitu dari sapi muda jantan dan betina masing-masing 1,69% dan 1,26 % sedang sapi tua jantan dan betina masing-masing 6,54% dan 7,56%. Sedang Tanari (1999) memperoleh out put sapi Bali di Pulau Bali sebesar 20,81% yang terdiri dari sapi muda jantan dan betina masing-masing 9,40% dan 3,92%, sedang sapi tua jantan dan betina masing-masing 0,85% dan 6,6%. Oetoro (1997) melaporkan bahwa secara nasional out put sapi potong pada tahun 1996 sebesar 15,2 % dengan kenaikan populasi 3,5% dan pada tahun 1997 sebesar 14,5% dengan kenaikan populasi 5%. Out put ternak dari suatu wilayah ditentukan oleh struktur populasi dan rencana pengembangan atau peningkatan populasi dari wilayah tersebut. Untuk menentukan out put dari suatu wilayah perlu pertimbangan kebutuhan ternak pengganti yang akan digunakan untuk perkembangbiakan sehingga populasinya tidak akan terkuras akibat pengeluaran yang berlebihan.

Pola Pengembangan

Pola pengembangan peternakan rakyat pada prinsipnya terdapat dua model, yakni (i) Pola Swadaya dan (ii) Pola Kemitraan. Pola swadaya merupakan pola pengembangan peternakan rakyat yang mengandalkan swadaya dan swadana peternak, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan pola kemitraan (PIR-NAK) merupakan kerjasama yang saling antara perusahaan inti dengan peternak rakyat sebagai plasma (Anonimus, 1998). Dijelaskan pula bahwa dalam kerjasama atau kemitraan ini, seluruh kegiatan pra-produksi, produksi hingga pasca produksi dilakukan dengan kerjasama antara plasma dan inti.

Pola pengembangan peternakan rakyat ini akan menjadi landasan utama dalam penentuan alternatif kebijakan pemerintah dalam menopang dan mendorong agribisnis peternakan rakyat berwawasan agribisnis. Apabila persentase pengembangan ternak swadaya mendominasi pada peternakan rakyat, maka peran pemerintah (government intervention) mempunyai derajat yang cukup tinggi. Namun demikian apabila kemitraan mendominasi dalam pengembangan peternakan rakyat, maka peran pemerintah relatif berkurang, karena swastanisasi usaha peternakan sudah berkembang. Secara sederhana, peran pemerintah dibagi ke dalam tiga bagian, yakni (1) motivator (development agent), (2) fasilitator/services, dan (3) regulator. Derajat intervensi pemerintah dalam penentuan kebijakan pembangunan peternakan ditentukan oleh karekteristik pola pengembangan usahaternak rakyat yang paling dominan.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan peternakan rakyat merupakan pengembangan agribisnis peternakan yang bertujuan untuk mensejahterakan petani dalam mengejar ketinggalannya serta dapat meningkatkan produktivitas ternak khususnya ternak ruminansia (sapi Bali).

Secara prinsip pemberdayaan dalam konteks suatu “proses” mengacu pada upaya proses pemberdayaan ekonomi usaha ternak model mix-Farming, dari existing condition ke optimum condition (part time) dan kemudian diarahkan pada usaha ternak yang sustainable (full time) (Anonimus, 1998). Selanjutnya dijelaskan bahwa proses pemberdayaan tersebut mengacu pada upaya; (1) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, (2) peningkatan pertumbuhan populasi ternak ruminansia dan (3) upaya menopang terbentuknya “sentra produksi ternak ruminansia di Indonesia”. Prinsip dasar dalam pelaksanaan usaha ternak adalah efesien dan berdaya saing yang mampu mendorong usaha ternak sebagai usaha pokok serta mampu mendukung peningkatan produksi daging ternak ruminansia di Indonesia.

Pola Pemuliaan Ternak

Kebutuhan akan adanya suatu Rancangan Program Pemuliaan Ternak Nasional yang mempunyai dasar hukum telah lama dirasakan (Martojo, 1989). Selanjutnya dijelaskan bahwa beberapa gagasan atau usulan telah diajukan pada masa REPELITA I sampai IV oleh Direktorat Jenderal Peternakan setiap REPELITA. Penyusunan rancangan pengembangan dan pemuliaan diperlukan analisis daya dukung wilayah. Untuk hal tersebut telah dilaksanakan penelitian potensi wilayah di seluruh Indonesia (Anonimus, 1998). Hasil yang diperoleh menetapkan wilayah-wilayah pengembangan dengan mengacu pada ketersediaan pakan ternak dengan perhitungan daya tampung per satuan Unit Ternak. Sampai tahun 1996 diperkirakan daya tampung sebesar 36,3 juta ST, potensi ini bervariasi antar provinsi yakni; Jawa dan Bali 55%, Sumatra 22%, Kalimantan 4%, Sulawesi 11% dan Wilayah Indonesia lainnya 8%. Dengan demikian terdapat beberapa provinsi yang berpotensi untuk pengembangan ruminansia khususnya sapi Bali. Martojo (1989) menyatakan bahwa pengembangan ruminansia diwilayah tertentu selanjutnya dilengkapi dengan rancangan peningkatan mutu genetik ternak. Salah satu cara untuk mempertahankan mutu genetik sapi Bali dan berbagai bangsa sapi lain di daerah sumber bibit adalah menghitung dengan tepat jumlah sapi dari berbagai mutu genetik bibit yang dapat dikeluarkan, seimbang dengan jumlah dan mutu bibit yang perlu dipertahankan sebagai ternak pengganti. Selain cara tersebut diatas dapat pula dilakukan persilangan sapi Bali dengan berbagai bangsa lain. Martojo (1989) menyatakan bahwa persilangan sapi Bali dengan berbagai bangsa lain menghasilkan sapi silangan yang menunjukkan sifat pertumbuhan yang meningkat sebanyak 50 – 100 %. Hal ini terutama terjadi sebagai hasil persilangan dengan sapi Bos Indicus, Bos Taurus, dan berbagai bangsa baru silangan seperti Santa Gertrudis, Droughtmaster, Belmot Red, Braford, Brangus dan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

· Kebutuhan konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia masih mengharapkan import dari negara lain, oleh karena kemampuan ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi belum dicapai.

· Untuk meningkatkan populasi sapi perlu diperhatikan tiga hal yakni; sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya pakan ternak yang berkesinambungan.

· Pola kebijakan pengembangan diarahkan pada pola kemitraan sehingga peran pemerintah lebih hanya kepada pemberi motivator, sebagai fasilitator dan regulator.

· Diperlukan program pemuliaan untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu genetik sapi Bali di Daerah pengembangan.

S a r a n

· Perlu perhatian dan kebijakan pemerintah yang lebih baik dalam penanganan pengembangan populasi sapi potong khususnya sapi Bali diberbagai daerah di Indonesia, dengan memberdayakan petani peternak dan sumber daya pakan yang melimpah.

· Kontrol yang ketat terhadap jumlah sapi yang dikeluarkan (dipotong) dengan memperhatikan jumlah ternak pengganti dan perkiraan peningkatan populasi tiap tahun, serta pelarangan yang ketat terhadap pemotongan betina produktif.

· Diperlukan kebijakan pemerintah sebagai motivator, fasilitator dan regulator untuk lebih menggiatkan peternakan yang berbasis pada peternakan kerakyatan dengan pola kemitraan.

· Pola pengembangan peternakan sebaiknya diarahkan pada usaha ternak yang sustaianable (full time), untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani (to increase farmer’s levelfare), dan meningkatkan pertumbuhan populasi ternak ruminansia khususnya sapi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Admadilaga, 1975. Kedudukan Usaha Ternak Tradisional dan Perusahaan Ternak dalam Sistem Pembangunan Peternakan. Work Shop Purna Sarjana Ekonomi Peternakan. F.E. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Anonimus, 1998. Kajian Pola Pengembangan Peternakan Rakyat Berwawasan Agribisnis. Lembaga Penelitian IPB dan Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian Republik Indonesia.

————, 1999. Buku Statistik Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan. Jakarta.

Astuti, M., W. Hardjosubroto dan S. Lebdosoekajo. 1983. Analisis Jarak Beranak Sapi PO di Kecamatan Cangkringan DIY. Proceeding Pertemuan Ilmiah Ruminansia Besar. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan BP3. Departemen Pertanian, Bogor.

Astuti, M., 1999. Pemuliaan Ternak, Pengembangan dan Usaha Perbaikan Genetik Ternak Lokal. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Pemuliaan Ternak pada Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Budiarto, A., 1991. Produktivitas Sapi Potong di Jawa Timur Tahun 1988-1989. Tesis Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Dalton, C. 1987. An Introduction to Practical Animal Breeding. English Language Book Society, Longman.

Darmadja, S.D.N.D. 1980. Setengah Abad Peternakan Sapi Tradisional dalam Ekosistem Pertanian di Bali. Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung.

Djagra, I.B., I.B. Arka. 1994. Pembangunan Peternakan Sapi Bali di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Lokakarya Pengembangan Peternakan Sapi di Kawasan Timur Indonesia, tanggal, 6-8 Februari 1994, Mataram

Djanuar, R. 1985. Fisiologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan pada Sapi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Hardjosubroto, W. 1994. Aplikasi Pemuliabiakan Ternak di Lapangan. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Keman , S., 1986. Keterkaitan Produktivitas Ternak dengan Iklim, Masalah dan Tantangan. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Pada Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mata, Yogyakarta.

Maskyadji, A.S.Z.Z., 1992. Pertumbuhan dan Out put sapi Madura di Pulau Madura. Tesis Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

About these ads