February 8, 2008
Oleh Adig Suwandi *

MELESATNYA harga bahan kebutuhan pokok (basic needs) telah memaksa pemerintah mengingkari komitmen berhemat anggaran subsidi. Sebuah paket kebijakan ekonomi bertujuan menstabilkan gejolak kenaikan harga bahan pangan senilai Rp 13,2 triliun diluncurkan, termasuk di dalamnya penurunan bea masuk beras dari Rp 550 menjadi Rp 450 per kg serta pembebasan bea masuk kedelai dan terigu.

Efektifkah? Tentu saja baru dapat dicermati dalam beberapa hari mendatang, namun secara umum dapat disebut sebagai bentuk kepanikan sesaat yang berdampak kurang menguntungkan petani produsen bahan pangan yang selama ini berada pada posisi marginal.

Penurunan dan bahkan pembebasan bea masuk produk pertanian primer pada saat harga internasional menggila memang dapat membantu meringankan beban konsumen, khususnya yang berasal dari kelompok miskin. Kegiatan pengolahan makanan dan minuman berbasis usaha kecil dan rumah tangga pasti sangat terbantu dengan harga produk impor yang tiba-tiba menjadi lebih murah ketika tidak dikenakan bea masuk.

Permasalahannya, apakah beleid ini mampu mendorong petani untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan produksi tanaman budi daya melalui intensifikasi dan ekspansi areal. Harga komoditas di pasar internasional yang cukup tinggi dapat menjadi insentif bagi petani untuk lebih serius menangani usaha taninya.

Keberadaan Indonesia sebagai net importer sejumlah komoditas pertanian praktis menjadikan perubahan harga sekecil apa pun pada lingkungan strategis bakal berdampak signifikan terhadap terbentuknya harga riil di pasar domestik. Tanpa disadari, petani kecil kita telah masuk perangkap liberalisasi dan globalisasi perdagangan dengan tanpa persiapan memadai.

Tragisnya, banyak di antara pemikir ekonomi dan perancang kebijakan terkecoh produk impor murah daripada harus memproduksinya sendiri, tetapi tidak berdaya saing kuat. Seolah tidak peduli liberalisasi perdagangan sendiri bukanlah jalan terbaik menuju kemaslahatan manusia sejagat.

Idealisme dan praktik liberalisasi begitu kontras. Negara-negara industri maju (yang pada umumnya juga memiliki basis pertanian sangat kuat) selalu mendiktekan kemauannya agar negara-negara berkembang dan miskin mengadopsi dokrin merkantilisme ini secara mentah-mentah, sementara liberalisasi sendiri sarat kepentingan, distorsi, dan praktik-praktik tidak fair.

Negara-negara berkembang diminta membuka akses pasar lebar-benar dengan menghilangkan berbagai hambatan masuk (barrier to entry) untuk produk negara lain, baik melalui tarif maupun nontarif.

Apa yang dilakukan negara-negara industri maju sebenarnya tak lebih dari upaya menjadikan negara-negara berkembang tempat pembuangan sampah bagi produk yang mereka hasilkan karena pasar sudah jenuh.

Petani di negara-negara industri yang notabene tak lebih dari 3% jumlah penduduk tidak saja mendapatkan perlakuan istimewa untuk mendapatkan kredit program berbunga sangat murah, agro-inputs, dan pelayanan lain, namun juga ketika terjadi malapetaka seperti jatuhnya harga hingga terperosok jauh di bawah biaya produksi dan kegagalan panen akibat bencana alam, tak segan-segannya negara memberikan subsidi dan stimulus.

Semuanya dilakukan untuk menjaga gawang ketahanan pangan (food security) dan suasana batin petani agar tidak gamang menghadapi situasi seburuk apa pun. Mereka tahu kalau petani mogok, tidak turun ke ladang, siapa lagi yang mampu menopang ketersediaan pangan.

Kondisi melindungi petani inilah yang tidak kita jumpai di Indonesia. Atas nama liberalisasi, petani diminta menata ulang usaha taninya dengan harapan daya saing produk pertanian Indonesia dapat dilepas begitu saja ke pasar global, sementara insentif sangat minimal dan sejumlah kebijakan overlapping dengan kecenderungan merugikan petani tetap saja berlanjut.

Krisis kedelai merefleksikan implementasi liberalisasi secara gegabah. Dengan harga kedelai dunia murah-meriah, anak kecil pun tahu bea masuk 10% tidak akan mampu membuat kedelai lokal bersaing.

Satu-satunya pilihan bagi petani yang tidak mempunyai bargaining position ketika berhadapan dengan kekuatan mana pun hanyalah tidak lagi menanam kedelai yang memang secara relatif tidak profitable. Tidak mengherankan kalau dalam sepuluh tahun terakhir luas areal dan produksi kedelai merosot drastis.

Orang baru menyesal setelah harga kedelai di pasar internasional naik hampir tiga kali lipat, yang kemudian berimplikasi kelangkaan dan kesulitan berkepanjangan bagi pengusaha tempe dan tahu.

Krisis terigu lebih fatal lagi. Gandum, bahan baku terigu, adalah tanaman yang hingga kini belum berhasil dibudidayakan di kawasan tropika seperti Indonesia. Dilema bangsa agraris makin beranak pinak. Di satu sisi, konsumsi beras telah mencapai klimaksnya setara 139 kg/kapita/tahun sehingga upaya meningkatkan produksi dengan teknologi dan pencetakan sawah baru berapa pun kontribusinya tidaklah sanggup mengejar kebutuhan.

Tetapi di sisi lain, kita dihadapkan pada diversifikasi pangan berbasis impor. Keduanya sama-sama memiliki konsekuensi sosial-politik amat besar yang bila tidak dapat dipenuhi akan menjadikan bangsa ini tanpa kedaulatan pangan.

By design, peningkatan produksi beras mutlak diperlukan, tetapi tanpa pengurangan konsumsi tidak berarti banyak. Jepang dan Taiwan pernah memiliki tingkat konsumsi beras tinggi seperti Indonesia, tetapi pemerintah berhasil membujuk rakyatnya untuk tidak bergantung kepada salah satu bahan pangan.

Secara teoretis, kalau konsumsi beras Indonesia dapat direduksi hingga 110 kg saja, kita sudah berkemampuan mengekspor.

Demikian pula, ketergantungan secara berlebihan terhadap gandum memerlukan komitmen dan keberanian moral pemerintah untuk menguranginya. Mahalnya harga terigu tidak perlu disiasati dengan kepanikan, tetapi justru dijadikan momentum untuk melakukan reorientasi program ketahanan pangan berbasis sumber daya lahan dan agroklimat Nusantara.

Alam Indonesia menyediakan keunggulan kompetitif bagi pengembangan produk pertanian primer asalkan dikelola secara profesional dan didukung instrumen kebijakan memberdayakan. Pada masa transisi menuju liberalisasi perdagangan, ada dua kebijakan yang harus dilakukan secara simultan dan terintegrasi. Pertama, kebijakan proteksi yang melindungi petani dari dampak liberalisasi perdagangan, seperti pemberlakuan bea masuk, pembatasan impor secara ketat, impor tidak dilakukan saat panen atau stok lebih dari cukup, dan penerapan harga dasar untuk petani secara konsisten.

Kedua, kebijakan promosi yang dilakukan untuk membantu petani yang berinisiatif meningkatkan produktivitas, seperti bantuan bibit, kredit program berbunga lunak, dan tersedianya agro-inpuits.