Oleh: Isidorus Lilijawa

Suatu perbincangan menghangat di sebuah warung B2 (warung daging babi) jalan Kaliurang 4,5 Jogjakarta pada suatu malam awal Juli. Topiknya tidak lain soal kemiskinan di kampung halaman NTT. Malam itu, saya bertemu seorang kawan dari Timor jebolan S2 ekonomi Manajemen UGM dan mengajar di Fakultas Ekonomi D3 UGM. Pertemuan yang tak terduga itu menjadi semakin menarik ketika seorang rekan dari Batak, Anton Pandjaitan yang sedang menyelesaikan studi S2 manajemen di UGM peduli pada kemiskinan di NTT dan ikut berbicara tentangnya. Setiap pertemuan di mana saja kami sepakat untuk kembali ke kemiskinan NTT. Bukan sekadar ikut-ikutan kembali ke laptopnya Tukul Arwana, tetapi karena ini topik klasik dan aktual untuk diskusi kami.
Frans, rekan dosen UGM asal Amarasi Kupang itu mengeluh mengapa NTT terlanjur dikenal sebagai daerah miskin. Siapa yang memberi definisi itu pada NTT? Ia berkisah, dalam beberapa kesempatan mendampingi para mahasiswa ekonomi UGM yang ber-KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Kabupaten Belu dan Kabupaten Manggarai satu dan dua tahun lalu, para mahasiswa yang mayoritas dari Pulau Jawa merasa heran jika selama ini mereka mengenal (dikenalkan) NTT sebagai daerah miskin. Mereka merasa bersalah dengan konsep semacam itu. Kenapa? Mereka melihat wilayah NTT itu luas, ada potensi pertanian, kehutanan, peternakan, pariwisata, kelautan. Lalu mengapa dibilang sebagai daerah miskin?

Rekan dari Batak pun memberi sumbang saran. Kalau NTT mau maju mungkin perlu mencontohi orang Batak. Ia selalu ingatkan saya sebagai orang NTT pada perkataan mendiang Presiden Soekarno, “Berpikirlah sebagai orang Batak dan bertindaklah seperti orang Jawa.” Secara lebih filosofis, ia mengamini apa yang saya katakan bahwa pernyataan itu mungkin sama dengan kata-kata bijak ini: “Tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular.” artinya, supaya tidak miskin orang NTT harus menjadi orang cerdik pandai dan tentu saja orang NTT juga harus menjadi orang yang tulus ikhlas, jujur dan berkomitmen.

Sebagai orang NTT, saya juga menggugat mengapa NTT dikenal sebagai daerah miskin, malah nasib tidak tentu (NTT). Siapa yang menciptakan definisi itu? Apa standar kemiskinan orang NTT? Semua orang tahu bahwa NTT mempunyai potensi penunjang pembangunan daerah NTT seperti antara lain pertanian sebagai basis ekonomi dengan potensi lahan basah 127.271 ha, potensi lahan kering 1.528.306 ha, padang untuk usaha peternakan seluas 1.939.801 ha. Perairan laut yang diperkirakan seluas 200.000 km2 (80,86%) dari luas wilayah yang memiliki sumber daya hayati laut multispesies dengan potensi 240.000 ton/tahun belum termasuk nener 680.000.000 ekor/tahun. Potensi wisata di antaranya danau Kelimutu, kawasan wisata Komodo, wisata bahari dan wisata budaya, juga potensi tambang yang dimiliki di antaranya marmer, biji besi, batu aji, dan potensi tambang lainnya.

Bahkan untuk menyatakan bahwa stereotip NTT sebagai daerah miskin tidak seratus persen benar, kepada rekan dari Batak itu saya mengungkapkan pledoi penolakan atas kemiskinan NTT. Di antaranya, banyak mahasiswa dari NTT kuliah di Jawa. Artinya mereka mempunyai uang, tidak miskin kan. Di NTT tidak ada pengemis dan pengamen seperti di jalanan Jogjakarta. Artinya, orang NTT mempunyai kerja dan tidak miskin kan. Di NTT kalau pesta adat, orang bisa potong puluhan ekor babi dan kerbau. Artinya orang NTT ada harta. Tidak miskin kan. Tingkat korupsi di NTT cukup tinggi. Para pejabat suka sunat dana rakyat sana sini, doyan jalan-jalan ke luar daerah. Artinya rakyat NTT tidak miskin lagi kan. Kalau masih miskin tentu korupsi tak ada karena uang sudah dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat.

Pembelaan argumentatif di atas, ternyata tidak membuat saya menang dan senang. Toh orang-orang akan terus memandang NTT sebagai daerah miskin. Entah bagaimana caranya agar pemahaman itu diubah. Mungkin sudah saatnya orang NTT mendefinisikan sendiri kemiskinannya, bukan definisi dari pusat (top-down). Saya merasa tidak menang karena data-data kemiskinan itu telanjang di hadapan saya. Gambaran umum Provinsi NTT sebagaimana disampaikan Asisten II Setda NTT, Pratini pada acara sosialisasi Portal-E, Mei 2007 di Ende menyebutkan tingkat pendidikan di NTT masih sangat rendah dengan komposisi pada tahun 2005; masyarakat belum atau tidak pernah sekolah sebanyak 9,46% laki-laki (L) dan 13,89% perempuan (P); 31,98% (L) dan 30,26 (P) tidak tamat SD; 33,23% (L) dan 35,27% (P) tamat SD; 11,09% (L) dan 9,89% (P) tamat SMTP; 11,57% (L) dan 9,12 (P) tamat SMA; sedangkan masyarakat yang tamat Perguruan Tinggi baru mencapai 2,68% (L) dan 1,56% (P).

Sekilas data-data ini menunjukkan bahwa orang NTT itu miskin sehingga tingkat pendidikannya rendah. Karena miskin, tak mempunyai uang cukup maka orang NTT tidak bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Lihat saja prosentase yang tamat peguruan tinggi. Ini bisa berarti juga, orang NTT itu miskin karena tidak cerdas, tidak cerdik pandai. Bagaimana mau cerdas kalau miskin? Dua hal yang perlu dicermati oleh orang-orang NTT saat ini; miskin karena tidak cerdas dan tidak cerdas karena miskin. Apakah kita masuk dalam dua kemungkinan itu?

Secara kuantitatif, Badan Pusat Statistik (BPS) NTT menyebutkan jumlah penduduk NTT yang miskin pada tahun 2002 sebanyak 1,2 juta orang (30,7%) dari jumlah penduduk 3,9 juta orang. Pada tahun 2003 tetap sebanyak 1,2 juta orang (28,6%) tetapi dari jumlah penduduk sebanyak 4,1 juta orang. Pada tahun 2003 dan 2004, Kabupaten Sumba Barat menempati peringkat pertama jumlah penduduk miskin dengan 43,78% dan 42,04%. Sedangkan Kota Kupang menempati nomor buntut dengan 11,25% dan 10,65%.

Dari data kemiskinan ini ditemukan beberapa faktor penyebab kemiskinan, antara lain: pertama, rendahnya daya beli masyarakat sebagai akibat rendahnya produktivitas dan produksi serta posisi masyarakat dalam pasar yang tidak mempunyai daya tawar (price taker) dan tingkat harga bahan kebutuhan konsumsi dan produksi yang relatif tinggi. Faktor ini terkait dengan kinerja perekonomian rakyat yang belum berkembang secara optimal seperti kurang meratanya kepemilikan faktor-faktor produksi yang meliputi tanah, modal, keterampilan tenaga kerja, kemampuan teknologi dan manajemen; kurang meratanya kesempatan bagi pelaku ekonomi (BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi/UKM) untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi; masih terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi, antara lain terbatasnya informasi pasar dan lemahnya kelembagaan ekonomi rakyat; jaringan kerja (network) kegiatan ekonomi rakyat yang terbatas dan kurangnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang modal dan peluang usaha yang tersedia. Pada sisi lain terkadang persyaratan dan prosedur perkreditan yang panjang dan memberatkan masyarakat menjadi kendala untuk memperoleh modal usaha. John Boleng, rekan dari SwissContact, sebuah lembaga yang mengadvokasi usaha perekonomian rakyat khususnya dalam bidang perkebunan pernah mengatakan, kualitas coklat Flores adalah kualitas coklat nomor tiga di dunia dan sangat diminati oleh negara-negara lain. Tetapi, petani coklat kita tetap miskin. Harga ditentukan oleh tengkulak sembari di sisi lain teknologi dan manajemen budidaya coklat pun belum bagus.

Faktor kedua penyebab kemiskinan adalah pengaruh nilai budaya tradisional yang mengakibatkan perilaku pola hidup konsumtif. Seperti sudah dikatakan di awal tulisan ini, kalau mau pesta adat berapapun hewan bisa dipotong, kalau mau urus belis, berutang pun tak jadi soal asalkan tuntutan adat terpenuhi. Ketiga, berbagai kerapuhan, kepincangan dan kesenjangan struktural dalam masyarakat mempengaruhi ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri (kemiskinan sistematis/kemiskinan struktural). Ini terkait manajemen pemerintahan yang belum bersungguh-sungguh pro rakyat. Masih ada korupsi para pejabat, perselingkuhan eksekutif dan legislatif, penguasa dan pengusaha, rendahnya moralitas politik dan komitmen kerakyatan dari aparat pemerintahan.

Di tengah fakta kemiskinan itu, NTT pun kerap dililit persoalan mendasar dalam pembangunan daerah seperti rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat, tingginya intensitas informasi yang bernuansa konflik, ancaman rawan pangan dan bencana alam, terbatasnya sarana dan prasarana pembangunan dan faktor ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan yang terakhir ini, pada tahun 2004 realisasi PADS sebesar Rp123.690.370.078 dari total realisasi APBD sebesar Rp467.637.905.098 termasuk dana kontingensi. Tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat melalui dana perimbangan sebesar 73,67%. Wah, betapa miskinnya kita. Lebih miris lagi jika dana pembangunan itu tidak semuanya mengalir ke sasaran yakni untuk kepentingan rakyat tetapi singgah di saku-saku pejabat dan mampir di dompet-dompet aparat untuk memuaskan kepentingan pribadi atau kepentingan bisnisnya.

Ternyata daerah kita masih miskin jika ditinjau dari beberapa aspek di atas. Bagaimana agar kita bisa keluar dari persoalan kemiskinan ini? Sudah banyak teori digagas dan konsep dibangun untuk mengikis kemiskinan. Derap pembangunan terus berjalan dengan misi utama mensejahaterkan rakyat yang artinya berangus kemiskinan. Toh, susah juga keluar dari persoalan itu. Realistislah bahwa kita memang miskin, namun kita juga kaya dan mempunyai potensi dalam aspek-aspek tertentu. Di banding daerah lain, kita start dari titik yang berbeda dengan begitu banyak kendala alam, kawasan, ideologis dan politis. Tetapi, hemat saya kita mesti tetap berjalan dengan kepala tegak, dengan kehargadirian yang utuh bahwa kita bisa mengusir kemiskinan itu dari daerah kita, mulai dari diri kita sendiri. Yang didatangkan dari Jakarta hanyalah konsep pemecah kemiskinan, dana stimulans untuk mempercepat kinerja melenyapkan kemiskinan itu. Namun, yang mulai menciptakan sejarah, yang akan menentukan perubahan dan mengartikan pembangunan itu adalah kita warga NTT sendiri.

Pembangunan daerah NTT mempunyai paket Program Strategis Tiga Pilar Pemerataan yang terdiri dari pilar pemerataan pembangunan ekonomi, pilar pemerataan pembangunan SDM (pendidikan rakyat dan kesehatan rakyat), dan pilar pemerataan pembangunan hukum. Ketiga pilar ini dikembangkan melalui prinsip “Mulailah membangun dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat”. Prinsip ini menegaskan bahwa kita harus membangun dari diri kita sendiri. Kitalah yang mempunyai potensi, kita yang mempunyai persoalan, kita jugalah yang harus membangun daerah kita. Kalau rekan Batak katakan, “Berpikirlah seperti orang Batak dan bertindaklah seperti orang Jawa”, maka kita orang NTT harus bekerja keras, berusaha pantang menyerah, berani bersaing, tekad membaja, tekun, ulet, tidak malu, dalam membangun NTT. Kita tentu tidak harus menjadi orang Batak atau orang Jawa. Kita adalah orang NTT dan harus bangga menjadi orang NTT. Namun, kebanggaan itu tidak mesti kebanggaan kosong. Kebanggaan kita adalah ketika kita berani belajar dan ‘menyadap’ kesuksesan daerah lain (Batak dan Jawa, misalnya) dalam menanggulangi kemiskinan. Walau di daerah itu kemiskinan juga ada, tetapi kita perlu belajar bagaimana mengelola segala potensi yang ada untuk mengatasi kemiskinan kita. Kemiskinan itu bukan misteri, ia adalah persoalan yang tentu mempunyai jalan keluar.

Hemat saya, titik berat pembangunan daerah NTT seperti revitalisasi ekonomi rakyat melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah produksi, pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis; penumbuhan partisipasi melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan; pemberdayaan SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan non formal, peningkatan pelayanan kesehatan dan menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat adalah konsep-konsep jitu pengikis kemiskinan. Tinggal saja sejauh mana hal-hal ini diimplementasikan. Ini sudah menyangkut manusianya. Dan inilah tugas kita orang NTT, bukan siapa-siapa, bukan orang Batak atau orang Jawa. Apakah kita bisa?

Ternyata, mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya teori. Harus ada praksis. Frans bersama rekan-rekannya sedang melobi beberapa tokoh pemerintahan di NTT untuk mengembangkan penyulingan minyak cengkeh dari daun cengkeh. Sayang kan kalau yang dipungut hanya buah cengkeh lalu daun-daunnya dibiarkan menghiasi pohon. Si Pandjaitan bersama dengan organisasinya telah dan sedang membantu membiayai sekolah anak-anak tidak mampu di Jakarta dan sedang membuka peluang ke NTT. Lalu kita masyarakat NTT? Jangan bangga karena kita miskin. Tangisilah kemiskinan dan jadikan itu musuh yang harus diperangi mulai saat ini.