Upaya Pertolongan dan Jaminan Keamanan bagi Petani (Miskin)

Oleh : Prof Dr Ir Irham MSc

Membaca dan mendengar istilah asuransi maka dengan cepat di benak sebagian besar kita akan muncul gambaran kecelakaan, kematian, kebakaran, kehilangan atau mungkin juga lembaga asuransi yang banyak macam dan ragamnya. Gambaran seperti itu tetntunya bukanlah hal yang salah dan wajar-wajar saja, memang karena yang namanya asuransi bidang garapannya tidak jauh-jauh dari ketidakpastian sebagaimana tersebut di atas.

Namun akan menjadi hal yang aneh atau minimal sedikit asing bila kita menyebut asuransi pertanian. Sama halnya dengan asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi properti maka asuransi pertanian tentunya juga menyangkut ketidakpastian di bidang pertanian. Pertanian sebagai salah satu bentuk usaha produktif lazimnya juga mengalami suatu proses ketidakpastian/mengandung resiko. Jikalau bangunan semacam mall, perumahan, gedung perkantoran dan bisnis bahkan kaki/betis selebritis pun bisa diasuransikan maka logikanya suatu usaha pertanian juga dapat diasuransikan. Namun memang mekanisme serta kriteria masih perlu dipikirkan lebih lanjut. Dalam hal ini penulis mencoba melemparkan gagasan ini untuk menjadi suatu kajian sehingga ide ini ke depan bisa diwujudkan yang pada gilirannya dapat memberikan secercah harapan bagi petani-petani gurem kita (sebagian petani di Indonesia) untuk bisa mengerjakan sawah/lahannya dengan perasan aman karena adanya jaminan terhadap resiko kegagalan. Ide asuransi ini boleh dikatakan bukan hal baru karena pada awal tahun 90an salah satu rekan penulis di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pernah melemparkan ide yang sama dan bahkan dimuat di salah satu media lokal saat itu, namun rupanya hanya berhenti di situ lalu lenyap bagai ditelan bumi. Baru di awal tahun 2000an Bupati Bantul H Idham Samawi mencoba menerapkan jaminan bagi petani produk tertentu hasilnya akan dibeli pemerintah daerah dengan harga pasar untuk menjaga agar petani paling tidak pulih modal/mengalami kerugian yang besar. Apa yang dilakukan Idham Samawi di bantul tersebut sebenarnya sudah menyerempet sedikit suatu bentuk asuransi pertanian meskipun hal itu yang turun tangan langsung pemda. Sebenarnya langkah tesebut akan lebih baik lagi jika disertai dorongan agar investor bidang asuransi dapat terlibat di dalamnya di satu pihak dan petani di lain pihak sebagai pembayar premi untuk tanaman dan garapan yang diasuransikan.

Idealnya jika hal ini bisa terjadi maka petani tidak akan merasa takut rugi atau paling tidak TERLALU RUGI hingga bangkrut dan kapok melakukan aktivitas pertaniannya. Namun harus diakui juga kesulitan lembaga penjamin asuransi dalam hal ini. Oleh karena itu kami mengajak seleuruh fasilitator masyarakat untuk dapat memikirkan bagaiman sebaiknya sebuah lembaga penjamin dapat dibentuk untuk memberikan rasa aman bagi petani dalam melakukan usahanya. Yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana teknis pelaksanaannya, macam dan produk pertanian apa saja yang “layak” diasuransikan serta kondisi yang bagaimana yang juga “layak” dijamin dalam suatu asuransi. Jika hal-hal tersebut dapat kita pecahkan bersama dan asuransi pertanian dapat diimplementasikan maka salah satu upaya mensejahterakan masyarakat khususnya petani dapat dilakukan, hal ini tentunya merupakan juga salah satu penanggulangan kemiskinan. Semoga