Kompas, Selasa, 08 Juni 2004

KEHADIRAN jasa pengembangan usaha atau business development services (BDS) provider mulai dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah di negeri ini. BDS merupakan jawaban terhadap masalah yang dihadapi UMKM dalam upaya pengembangan usaha, terutama aspek nonfinansial, dan umumnya hadir di sentra usaha dengan menerapkan pendekatan sesuai selera pasar.

Jasa BDS tidak sekadar menuntun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan modal kerja dari lembaga keuangan agar bisa mengembangkan usahanya. BDS pun dengan tekun membimbing dan mendampingi pelaku usaha yang potensial menyerap tenaga kerja di zaman sulit, serta setahap demi setahap membenahi pembukuan yang morat-marit, mencari peluang pasar, hingga mengajari UMKM membaca permintaan pasar.

Dengan demikian, UMKM tidak lagi sekadar memproduksi barang tanpa tahu persis keinginan pasar. Berkat “ilmu” yang ditularkan BDS, pelaku usaha kelas teri ini pun akan lebih piawai membaca musim dan lebih inovatif dalam berkarya karena apa yang dibuat, baik model dan barang yang dikerjakan, semuanya mengikuti maunya pembeli.

Seperti dikemukakan Ketua Umum Asosiasi BDS Indonesia Samsul Hadi, BDS provider muncul sejak 2001. Awalnya BDS hadir di sentra industri dan memfokuskan diri melakukan transformasi birokrasi pembinaan pada UMKM menuju terwujudnya industri layanan jasa pengembangan usaha. Kemunculan BDS provider diarahkan lebih profesional, memiliki jasa layanan berkualitas, dan mampu memberi solusi pemecahan masalah. “BDS menjadi kebutuhan nyata bagi UMKM sehingga keberadaannya harus ditingkatkan ke pelayanan yang lebih profesional,” kata Samsul Hadi.

Pendapat serupa juga dikemukakan Deputi Pengkajian Sumber Daya Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM, Noer Sutrisno. Kelahiran BDS provider yang profesional secara otomatis mendorong pelaku UMKM lebih kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, ke depan BDS provider lebih diarahkan pada pengembangan sentra industri dan cluster bisnis yang berkesinambungan serta target yang jelas.

Bahkan, menurut Manajer Lembaga Pengembangan Bisnis Harmoni Idrus Zen, tanpa BDS pelaku UMKM sulit berkembang karena pembukuan kacau. Akibatnya, untuk mengharapkan ada UMKM yang naik kelas, misalnya menjadi pengusaha menengah bahkan besar, sangat sulit terjadi.

Untuk meningkatkan profesionalisme BDS provider, Kementerian KUKM menggandeng berbagai lembaga asing seperti Japan International Cooperation Agency (JICA). Bersama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun asing, secara bergilir BDS yang ada di Indonesia diundang mengikuti pelatihan soal manajemen, produksi, dan pemasaran, sampai kualitas barang.

Langkah ini penting karena berdasarkan kajian Kementerian KUKM, dengan kehadiran BDS di sentra industri dan cluster, maka wawasan, penjualan naik, dan penggunaan modal serta bahan baku lebih efektif.

“Program pelatihan merupakan proses transformasi jasa-jasa bagi perkembangan UMKM yang seluruhnya disediakan pemerintah, secara bertahap ditransfer menjadi bisnis biasa sehingga perkembangan UMKM ke depan, pemerintah tak perlu lagi campur tangan,” katanya. Dengan demikian, peran BDS akan makin penting dan strategis dalam pengembangan UMKM karena juga sumber inovasi dalam mengelola manajemen.

Bakat wirausaha UMKM tidak cukup untuk bisa tampil dalam pasar yang saat ini sangat kompetitif sehingga perlu perkawinan antara inovasi BDS dan bakat wirausaha UMKM untuk mewujudkan profesionalisme dalam bisnis. Dan ini bisa terwujud jika kedua pihak saling percaya satu sama lain.

BDS provider pun sebaiknya terus berupaya menyediakan jasa bagi UMKM dan harus bisa sebagai penghubung ke lembaga yang terkait dengan bisnis UMKM, misalnya Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) untuk promosi dan perbankan untuk modal kerja. BDS pun dipaksa terus meningkatkan keterampilan supaya tidak sekadar hanya fasilitator.

Dengan cara ini, segala permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM akan bisa diselesaikan berkat “campur tangan” BDS provider karena penyelesaian persoalan dilakukan melalui kerja sama jaringan. BDS pun akan lebih efektif mengelola proyek konsultasi bagi UMKM di sentra atau cluster bisnis yang selama ini dilayani.

Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Bank Indonesia telah membentuk satuan tugas untuk pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Pembentukan KKMB merupakan salah satu upaya menanggulangi kemiskinan yang sudah meradang di negeri ini, dengan mendorong BDS provider menjadi KKMB. Alasannya, jika BDS provider sudah berstatus KKMB, perencanaan bisnis perbankan ke sektor usaha produktif bisa terealisasi.

Kendati demikian, Wakil Ketua Kadin Jawa Timur Bidang UKM Shahputra menilai, keberadaan BDS di sentra industri dan cluster bisnis belum berdampak signifikan. Alasannya, BDS cenderung memperkuat manajemennya serta lebih fokus pada UMKM yang sistem pembukuannya sudah rapi. Padahal seharusnya, kata Shahputra, BDS tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi justru lebih melayani UMKM terutama pemain baru yang manajemennya masih kacau.

“Kurang gencarnya BDS melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM menyulitkan berbagai pihak mengukur keberhasilan UMKM pascapelayanan dari BDS. BDS harus tahu persis karakteristik UMKM yang dilayani, termasuk keanekaragaman produknya dan di mana wilayahnya. Tanpa mengetahuinya, sulit bagi BDS memberikan hasil yang signifikan bagi pengembangan UMKM,” katanya.

Terlepas dari kekurangan BDS, berbagai lembaga keuangan mulai melibatkan BDS provider mendampingi binaannya atau UMKM yang mendapatkan kredit dari perbankan dan lembaga keuangan. Seperti dikemukakan Dirut Pegadaian Deddy Kusdedi, UMKM yang mendapat kucuran kredit dari BUMN itu akan didampingi BDS. Pelaku usaha ini akan mendapat konsultasi manajemen, meningkatkan keterampilan dan pemasaran.

Jadi, kian jelas kehadiran BDS provider bagi kemajuan UMKM mulai dirasakan manfaatnya. Cuma sayang masih segelintir pelaku UMKM yang tahu sepak terjang BDS, termasuk alamat lembaganya.

Padahal, jika BDS makin dekat dan bersinergi dengan pelaku UMKM terutama di cluster di kawasan industri, bukan tidak mungkin suatu saat pemerintah tidak perlu campur tangan soal UMKM, kecuali menyangkut regulasi sehingga Kementerian KUKM tak perlu lagi. (AGNES SWETTA PANDIA)