Kompas-Kamis, 16 Oktober 2008 | 00:27 WIB
Khudori

Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2008, bertema ”Ketahanan Pangan, Perubahan Iklim, Bioenergi dan Kemandirian Petani”. Empat matra ini secara implisit menegaskan, kian tidak mudah mencapai ketahanan pangan. Pemanasan global membuat cuaca kian kacau dan sulit diprediksi. Periode musim hujan dan kemarau kian tak menentu sehingga pola tanam, estimasi produksi pertanian, dan persediaan pangan sulit diprediksi.

Krisis pangan

Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), setiap kenaikan suhu dua derajat Celsius akan menurunkan produksi pertanian China dan Banglades 30 persen pada tahun 2050. Masalahnya dampak tak dibagi rata. Rakyat miskin seperti petani dan nelayan di negara miskin paling menderita karena daya adaptasi rendah dan ketergantungan kehidupan mereka pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim.

Dalam kondisi demikian, dunia diempaskan krisis pangan. Penyebabnya bukan cuma suplai pangan menyusut, tetapi karena pergeseran permintaan konsumsi biji-bijian di China dan India kian besar dan konversi pangan ke bahan bakar di negara maju. Bagai silent tsunami, sontak jutaan orang yang semula makmur kini malnutrisi. Josette Sheeran, Direktur Eksekutif WFP, menyebutkan lebih dari 100 juta jiwa di tiap benua terancam kelaparan.

Bisakah petani mandiri? Lebih tiga dekade petani dan pertanian di negara-negara berkembang jadi anak tiri. Lewat pendiktean IMF dan Bank Dunia, investasi di sektor pertanian disunat, dialihkan ke led-export production. Lembaga donor tak tertarik membantu peningkatan produksi pangan, tetapi justru mendorong peningkatan komoditas ekspor. Dana kerja sama pembangunan dari negara maju untuk negara berkembang naik dari 20 miliar dollar AS (1980) menjadi 100 miliar dollar AS (2007), tetapi pada saat yang sama dana untuk pertanian turun dari 17 miliar dollar AS tinggal tiga miliar dollar AS (Via Campesina, 2008).

Petani Indonesia

Petani dan pertanian Indonesia tak jauh berbeda. Setelah tiga dasawarsa pangan utama (beras, jagung, kedelai, gandum, gula, dan minyak goreng) ada di bawah Bulog atas desakan IMF semua dilepas ke pasar pada 1998. Komitmen liberalisasi secara bertahap dengan WTO mengalami percepatan. Penyesuaian struktural ala IMF mengharuskan penghapusan berbagai subsidi. Bulog direstrukturisasi menjadi Perum yang harus untung.

Hampir semua produktivitas pangan menurun/stagnan, kecuali beras dan jagung. Tingkat ketergantungan impor meledak dua kali setelah tahun 1998. Produksi kedelai, daging, dan telur ayam ras, dan impor gandum tergolong kritis. Nasib serupa terjadi pada daging sapi, susu, dan gula. Ini terjadi karena Indonesia membuka pasar secara radikal. Padahal, negara-negara maju, seperti UE, AS, Kanada, Swiss, Norwegia, dan Jepang, melakukan sebaliknya. Tahun 2003, 83 persen jenis produk yang masuk Indonesia dikenai applied tariff 0-10 persen; 15 persen produk dikenai applied tariff 15-20 persen, dan hanya 1 persen dipatok applied tariff di atas 30 persen. Serbuan pangan impor murah karena dumping membuat pemerintah memilih jalan pintas: panen pangan di pasar ketimbang di lahan. Petani pun jadi kaum paria.

Memandirikan petani

Memandirikan petani memerlukan perubahan paradigma: dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Visi pemerintah dalam pembangunan pangan (UU No 7/1996 tentang Pangan) diletakkan dalam konsep ketahanan pangan. Konsep adopsi FAO itu didefinisikan sebagai kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan (warganya), menyangkut empat aspek: ketersediaan, stabilitas ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi.

Masalahnya, konsep ini tidak menyoal siapa yang memproduksi, dari mana diproduksi, dan bagaimana pangan tersedia. Yang penting, pangan dalam jumlah cukup, tidak peduli hasil impor atau panen sendiri.

Kedaulatan pangan merupakan prasyarat ketahanan. Ketahanan pangan baru tercipta jika kedaulatan pangan dimiliki rakyat. Karena itu, kedaulatan pangan bukan hanya perlu, tetapi menjadi niscaya. Dari perspektif ini, pangan dan pertanian seharusnya tidak ditaruh di pasar yang rentan, tetapi ditumpukan di pundak dan kemampuan sendiri. Untuk menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus menjamin akses setiap petani atas tanah (reforma agraria), air, bibit lokal unggul, pasar yang adil, dan kredit bersubsidi.

Prioritas utama dan pertama adalah pasar domestik dan kepentingan petani, bukan pasar ekspor dan kuasa korporasi. Semua prakarsa petani yang menggantikan input luar yang mahal (bibit, pupuk, pestisida) dengan produk ramah ekologis harus didorong. Dengan demikian, petani bisa tegak, mengangkat kepala menjadi mandiri.

Khudori Peminat Masalah Sosial- Ekonomi Pertanian