Ditulis oleh Oleh Muhammad Irdan AB, KIBAR Sulsel, Selasa, 04 Maret 2008

Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah orang miskin di Indonesia per tahun 2007 sebesar 49,5 Persen. Ini berarti hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Problematika kemiskinan mamang selalu identik dengan kisah lara ketakberdayaan masyarakat. Lalu salah satu langkah mutakhir yang telah dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan itu, tanggal 30 April 2007 lalu, SBY telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)atas didukungan Bank Dunia. Menko Kesra Aburizal Bakri menjelaskan bahwa PNPM adalah kelanjutan dan integrasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan program sektoral lainnya yang terkait dengan pengentasan kemiskinan serta menjadi bagian dari akselerasi pencapaian target program Milenium Development Goals (MDGs) di Indonesia (Kompas, 1 Mei 2007).Belajar dari pengalaman penyelesaian masalah kemiskinan di tanah air pada program-program pemerintah sebelumnya yang bersifat parsial dan tidak memiliki efek keberlanjutan, seperti program KUT, KUK, IDT,JPS dan berbagai program bantuan lainnya, malah telah melucuti hak-hak dan kesempatan masyarakat untuk mandiri, dan menghasilkan budaya “ketergantungan” yang tinggi. Matinya “sahwat-prkarsa” masyarakat dan inovasi lokal adalah salah satu produk dosa sejarah yang bernama “pemiskinan struktural”. Maka prinsip sustainability dan integratif dari PNPM diharapkan bisa menjadi tumpuan harapan, agar dana “utang” dari Bank Dunia yang diperoleh dengan menjadikan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat sebagai “garansi”, dapat termanfaatkan secara tepat sasaran dan tidak bias lagi.

Pemberdayaan adalah penyelesaian subtansi masalah kemiskinan dan kobodohan secara sistemik dengan menggerakkan segenap lingkungan dan pelaku melalui pengelolaan kegiatan yang bersifat bottom-up, partisipatif, transparant, akuntabel, terpadu, dan berkelanjutan (Irdan, ”Menggagas Masa Depa Desa Anta Branta”, 2006)

Secara ideal PNPM diharapkan bisa menjadi proses penyadaran, pembelajaran, penguatan kelembagaan dan pemandirian masyarakat dengan menjadikan tahapan-tahapan dan prinsip pemberdayaan sebagai prilaku yang melembaga. Tumbuhnya prakarsa dan inovasi dari bawah dan berkurangnya prilaku ketergantungan masyarakat dari atas, sejatinya menjadi indikator umum dari keberdayaan itu.

Kebijakan PNPM meluncurkan Dana Bantuan Langsung kepada Masyarakat (BLM) sebagai stimulan pemberdayaan yang jumlahnya 13 trilyun dengan sasaran mencapai seluruh desa di Indonesia tahun 2009 hingga tahun 2015 (Website PNPM, Februari 2008), diperuntukkan untuk membangun infrastruktur dasar berupa prasarana umum, pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan dana bergulir untuk usaha produktif dan simpan pinjam. Pemanfaatan dana ini hanya akan memberi manfaat yang besar bila pengelolaannya bersifat DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat), transparant, akuntabel dan auditabel. Karena hal itu berarti mengembalikan hak dan kesempatan mereka untuk menjadi masyarakat pembelajar (learning society) dengan melembagakan diri secara mandiri.

Adapun eksistensi tenaga pendamping ahli (Fasilitator) PNPM, dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan yang telah direkrut secara massal di tanah air, berguna untuk membantu para pelaku utama PNPM dalam proses pembelajaran, penguatan kelembagaan dan sebagai pengawal independent terhadap ketepatan sasaran penyaluran dana ke masyarakat. Namun diharapkan pendampingan ini tidak berlangsung lama, sekedar hanya mengantar dan memfasilitasi tahap awal pemberdayaan itu. Hal ini harus disadari, demi menghindari terjadinya “masturbasi pemberdayaan” dan “ usaha pendampingan berkelanjutan”, sebagai iklim yang tidak sehat bagi pemberdayaan.

Ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi titik perhatian “exit strategi” untuk mengalihkan PNPM sebagai proyek ke PNPM Mandiri yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Pertama, perlunya strategi pengalihan fungsi pendamping (Fasilitator) kepada kader pemberdayaan masyarakat di desa dengan memberikan bekal capacity building dan institusionalisasi building yang memadai kepada mereka. Atau dalam melakukan rekruitment dan seleksi fasilitator, hendaknya PNPM lebih memberi prioritas kepada kader-kader pemberdayaan yang berada di desa. Kedua, strategi pembiayaan dari dana loan sebagai beban negara kepada pembiayaan oleh APBD dan APBDesa, sebab model pemberdayaan PNPM yang telah banyak diakui oleh pemerintah daerah sendiri sebagai “barang bagus” dan telah membangkitkan semangat swadaya masyarakat, bisa di adobsi menjadi model pembangunan yang efektif di daerah. Hal ini tentunya menuntut komitment bersama. Ketiga, strategi pelembagaan musyawarah untuk merawat demokrasi, dari berbagai musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh PNPM ke optimalisasi Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa dan Kecamatan, sebagai sarana penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan program secara rasional dan realistik. Keempat, Strategi pelembagaan ekonomi masyarakat dari Unit Pengelola Keuangan milik proyek, ke penguatan lembaga keuangan mikro milik masyarakat sebagai asset bersama yang bisa dimanfaatkan secara langgeng utuk membantu permodalan usaha produktif dan usaha simpan pinjam, dengan memberikan bekal keterampilan managerial kepada pengelola secara profesional dan memikirkan bentuk pengembangan lembaganya. Kelima, strategi pelestarian prinsip PNPM agar menjadi prilaku segenap pelaku. Hal yang kelima inilah yang paling penting, sebab pada akhirnya, demi pemberdayaan semuanya akan dikelola langsung oleh masyarakat dengan dukungan political will dari pemerintah daerah. Rumusnya sangat sederhana, yakni “tidak akan berubah nasib masyarakat, kalau bukan masyarakat sendiri yang merubahnya”. Perubahan itu harus dimulai dari dalam diri masyarakat. Istilah kerennya “masyarakat yang utama”. Untuk mengembalikan posisi masyarakat ke fitrahnya semula sebagai pelaku (bukan sebagai obyek), maka peran pemerintah, pendamping dan pihak lainnya harus ikhlas memposisikan diri sebagai fasilitator, pelayan dan mitra yang mendukung kesuksesan hajat masyarakat. Bukan dengan mendiktekan program secara top-down seperti yang telah diterapkan pada pola-pola sentralistik di masa lalu.

Ada 2 hal yang harus di dorong sebagai prasayarat berhasilnya pelembagaan dan pelestarian prinsip pemberdayaan yang dikembangkan oleh PNPM menjadi model pembangunan. Pertama, tumbuhnya kesadaran kritis komunitas masyarakat di pedesaan dan di perkotaan dalam melangsungkan kegiatan pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat sendiri. PNPM saat ini harus mengevaluasi diri, apakah ia telah berada pada tarap membangun “kesadaran kritis” masyarakat, atau pada taraf membangun “kesadaran mekanistis” pelaku. Parameternya sederhana, Jika partisipasi segenap pelaku dalam mengelola program ini didorong oleh kesadaran, tanggungjawab, inovasi dan inisiatif yang tinggi, serta menjadikan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai prilaku, maka itu indikator tumbuhnya kedasaran kritis.

Akan tetapi kalau partisipasi itu bersifat mobilisasi, hanya sekedar tuntutan “blue print” atau pemberdayaan prosudural untuk memenuhi standarisasi dari atas, dan didorong oleh aktivitas “mengejar target” sasaran jangka pendek, tanpa harus memahami substansi kebutuhan dan permasalahan, maka yakin itu hanyalah “kesadaran mekanistis”, bahkan “kesadaran naif”. Disini perlu di bedakan, mana “Pemberdayaan” dan mana “Paket Pemberdayaan”. Dan untuk men set-up kondisi ideal itu, dibutuhkan fasilitator yang handal dan berkualitas, yang lahir dari proses internalisasi “pemberdayaan” yang kredibel, berjati diri dan punya semangat kerelawanan (volunterisme) yang tinggi. Ini sekaligus menjadi parameter sistem rekruitment dan pembekalan fasilitator PNPM, apakah prosesnya sudah berlangsung secara fair, ideal, kredibel, dan profesional? Jawabannya ada pada realitas lapangan.

Kedua, perlunya political will dan political action pemerintah daerah untuk melembagakan PNPM secara sistemik sebagai sebuah model pembangunan (pemberdayaan masyarakat) dengan belajar dari segenap kelemahannya dan berupaya menyempurnakannya sesuai dengan kondisi lokalitas. Ini sangat terkait dengan paradigma pembangunan yang dianut oleh sebuah pemerintahan di daerah, apakah pemerintahan tersebut menganut paradigma “pemberdayaan dan pelayanan” atau masih paradigma “kekuasaan-sentralistik”. Bila model ideal pembangunan PNPM untuk mengentaskan kemiskinan ini dianggap menjadi “beban” daerah dengan alasan masih banyak kebutuhan yang lebih urgent untuk difikirkan, maka itu bisa menjadi cerminan paradigma pembangunan yang sementara dianut dianut oleh sebuah daerah. Pertanyaannya adalah kebutuhan apa yang lebih urgent dari pada mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat secara merata ?

Saat ini ada semacam skeptisme masyarakat terhadap pemerintah di daerah, apakah pembangunan model DOUM itu bisa berlanjut tanpa intervensi proyek ? Skeptisme itu cukup beralasan jika kita melihat realitas beberapa daerah yang terkesan “setengah hati” menerima model ini. Keinginan untuk menjadikan PNPM Mandiri sebagai model pembangunan misalnya, berarti membutuhkan keswadayaan daerah dimana pemerintah daerah memiliki tanggungjawab memikirkan pembiayaannya secara full grant dari APBD ditambah dengan swadaya masyarakat. Namun jangankan program semacam ini dibebankan kepada daerah secara utuh, semisal kewajiban untuk mendampingi dana loan PNPM saja dalam bentuk cost sharing sebesar 20 %, realitas menunjukkan ini telah menjadi beban bagi daerah bahkan kerap kali mengemuka di media massa banyak daerah “bermasalah” dalam merealisasikannya, apatah lagi mau menjadi PNPM Mandiri.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah ini memang persoalan kemampuan daerah ? atau permasalahan politicall will ? Barangkali ini masih perlu di kaji lebih dalam. Sebab jika kita melihat realitas pembelanjaan ABPD berbagai daerah di Sulawesi Selatan menurut hasil kajian LaPS (Lembaga Pengembangan Suberdaya), pada umunya masih belum berorientasi kepada kepentingan pemberdayaan masyarakat miskin. Kenyataan juga menunjukkan tingginya in-efisiensi anggaran baik pada belanja langsung, maupun belanja tidak langsung, yang bila dilakukan efisiensei, penghematan, serta mencegah kebocoran sedikit saja, maka sebenarnya dapat dipakai untuk memberdayakan masyarakat. Dan bukankah salah satu prinsip pemberdayaan itu adalah menyelesaikan masalah sesuai kebutuhan dan kemampuan (secara rasional dan realistik) ?

Tanpa berpretensi untuk menggeneralisir masalah dan menyalahkan salah satu pihak terhadap belum terakselerasinya pemahaman, kebijakan dan pengelolaan kegitan “Pemberdayaan Masyarakat” , yang memang mebutuhkan proses eksplorasi panjang dan cukup melelahkan, diharapkan adanya inisiatif dan inovasi daerah terutama politicall will eksekutif dan legislatif di daerah untuk duduk bersama dengan segenap stakeholders lintas sektoral membangun akselerasi pemahaman, regulasi, kebijakan dan aksi nyata untuk menyediakan ruang seluas-luasnya bagi pemberdayaan masyarakat miskin. Karena hanya kebijakan yang smart dan visioner-lah yang bisa menangkap peluang menerobos krisis yang langsung menohok ke substansi permasalahan dan kebutuhan rakyat banyak. Peluang itu sudah ada di tengah-tengah kita, yakni semangat (girah) masyarakat untuk berswadaya, supporting PNPM dan program lainnya, perhatian dunia luar, dan kesediaan daerah pedesaan dan perkotaan untuk otonom. Sekali lagi, adakah kebutuhan yang lebih urgent dari pada mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat secara merata ? Jawabnya ada pada political will.