Oleh : Rizeria Ada – INOVASI Online

Otonomi daerah seakan memberikan angin baru bagi daerah karena pendelegasian wewenang yang cukup besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda). Kini Pemda telah berada di garis depan dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Karena itu tuntutan atas kemandirian Pemda makin tinggi. Bagaimana membangun kemandirian agar kesejahteraan daerah bisa terwujud ?

Kesejahteraan suatu daerah tidak datang begitu saja. Tidak ada jaminan bahwa daerah yang kaya akan sumberdaya alamnya akan otomatis sejahtera. Namun juga harus dipahami bahwa kekayaan sumberdaya alam merupakan potensi yang mesti dikelola dengan sebaik-baiknya. Namun, sayangnya selama ini kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki daerah belum mampu membuat daerah sejahtera. Ini terjadi karena ada sesuatu yang salah dalam kebijakan pembangunan daerah. Yakni, kebijakan yang dikeluarkan tidak berasal dari bawah (bottom up). Semuanya masih dari atas (top down). Karena itu, era otonomi daerah ini adalah momentum bagi bangkitnya daerah. Dan, bangkitnya daerah ini harus merupakan inisiatif lokal.

Pembangkitan Daerah di Jepang awalnya digagas oleh seorang Gubernur Propinsi Oita Mr.Hiramatsu. Beliau sangat terkenal dengan ”Gerakan Satu Desa Satu Komoditas” salah satu dari sekian gerakan pembangkitan daerah yang dinilai unik dan berhasil. Beberapa negara telah mencoba belajar dari pengalaman Jepang untuk membentuk strategi pembangkitan daerah. Di Thailand pendekatan ini kemudian diadopsi pada tingkat kecamatan dalam pendekatan bernama one tambon one commodity. Ini menunjukkan bahwa pengembangan lokalitas melalui potensi lokal merupakan pendekatan pembangunan yang cukup valid. Sebelum membuat visi dan strategi sangatlah penting untuk mengenali lebih dahulu apa yang ada di daerah dan siapa saja yang berperan sebagai pelaku pembangunan. Perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan selama ini harus berasal dari fakta( potensi dan sumber daya) yang ada di lapangan. Visi, misi dan program yang dibuat pemerintah daerah haruslah menjadi pilar utama bagi seluruh kegiatan.

Mari kita tinjau bagaimana cara pemerintah daerah membuat perencanaan daerah. Mulai dari GBHD (Garis- garis Besar Haluan Daerah), POLDAS (Pola Dasar), PROPEDA (Program Pembangunan Daerah) , RENSTRA (Rencana Strategis), REPETADA (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah). Ada beberapa perencanaan yang mirip satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya perencanaan tersebut dibuat oleh perguruan tinggi atau konsultan yang sama. Pemerintah hanya menerima dokumen tersebut sebagai acuan untuk perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan. Wajar saja kalau banyak program yang telah mengeluarkan banyak biaya namun tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, hal ini disebabkan karena program tersebut tidak dibuat berdasarkan kondisi di lapangan tetapi berasal dari pikiran konsultan.

Sangatlah diharapkan agar rencana strategi benar-benar bisa menjadi acuan pembangunan, utamanya pada saat penyusunan kegiatan pemerintah daerah. Pada umumnya proyek pembangunan menjadi terbengkalai ketika dukungan dari pemerintah atau donor telah selesai. Mengapa demikian? Ada beberapa fakto penyebabnya, antara lain : (a) belum terlihat visi dan strategi pemerintah yang jelas, (b) belum terlihatnya konsep yang jelas tentang manajemen pembangunan, (c) belum terlihat kesadaran tentang arti penting kemandirian dan keberlanjutan, (d) belum terlihat mobilisasi sumberdaya setempat yang tersedia maupun dari luar secara terpadu, (e) belum terlihat keseriusan memperhitungkan pentingnya sumberdaya pasar (persyaratan dan tuntutan yang diminta oleh konsumen).

1. Visi: Langkah Awal Paling Pokok

Apa yang dibutuhkan untuk mendesain masa depan daerah? Jawabnnya adalah : ketajaman Visi. Visi harus menggugah dan memacu semangat untuk bergerak maju. Visi dan strategi daerah berpijak pada potensi dan sumberdaya yang ada di daerah. Lalu diikuti dengan pemanfaatan sumberdaya dan partisipasi stakeholder. Disinilah Pemda perlu mengambil langkah–langkah proaktif, merangkul seluruh potensi masyarakatnya untuk menentukan masa depan bersama. Peran leadership sangat penting dalam gerakan pembangunan daerah. Daerah yang berhasil selalu mempunyai pemimpin lokal yang kuat, punya visi dan punya cita-cita membangun.

Mari kita mencoba menelaah mengapa rakyat Amerika menjadi negara adikuasa. Napoleon Hill penasehat pribadi presiden Amerika dipanggil untuk membicarakan solusi bagi krisis yang tengah melanda Amerika. Saran pertama yang keluar dari mulut Napoleon agar sang presiden mengeluarkan “Undang –undang Wajib Optimisme” melawan krisis. Bahwa bangsa Amerika adalah bangsa yang besar dan punya aset yang besar melebihi krisis, sehingga tidak ada alasan sedikitpun yang membenarkan untuk menyerah. Undang-undang tersebut harus disosialisasikan melalui media massa, lembaga swasta dan pemerintah agar rakyat Amerika menjadi percaya diri menatap masa depannya. Jangan heran jika keturunan Amerika sampai kini punya percaya diri yang lebih besar dari bangsa lain. Artinya mari kita isi pikiran kita dengan hal positif. Membangun visi daerah dengan penuh optimisme dan motivasi.

Mr. Hiramatsu adalah Gubernur propinsi Oita di Jepang merupakan salah satu contoh gubernur yang mewakili sikap daerah yang bersemangat untuk aktif memperbaiki sistem sentralistik Jepang dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang berdasarkan inisiatif lokal. Melalui program ”Gerakan Satu Desa Satu Komoditas” Mr.Hiramatsu berusaha menggali, mengelola dan mengembangkan potensi khas yang dimiliki oleh setiap desa secara profesional. Visi dan strategi gerakan ini telah menumbuhkan semangat dan rasa persaingan yang sehat dalam diri masyarakat Propinsi Oita yang sebenarnya tidak memiliki SDA yang andal. Melalui gerakan ini, desa – desa di propinsi Oita mampu menghasilkan komoditas, objek wisata, dan kebudayaan yang bisa bertahan dan mempunyai nilai jual tinggi. Kini pengunjung tak henti-hentinya berkunjung ke desa-desa di Oita. Masyarakat desa merasa bangga atas fenomena ini dan menjadi semakin bersemangat.

Keberhasilan ”Gerakan Satu Desa Satu Komoditas” di Oita memperlihatkan kepada kita bahwa rasa ketidakberdayaan dan ketergantungan yang umum dialami oleh masyarakat desa dapat diatasi apabila masyarakat mengetahui potensi khas yang mereka miliki dan ada keinginan untuk mengembangkannya. Peranan pemerintah dalam hal ini hanyalah sebagai pendukung dan pendorong saja agar masyarakat dapat mandiri dan menghargai jerih payahnya sendiri.

2. Membangun kolaborasi secara partisipatoris

Melalui kolaborasi, daerah dapat berkonsentrasi dengan semua elemen terkait satu sama lainnya termasuk lembaga riset, masyarakat bisnis, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai institusi yang saling menopang. Daerah dapat membangun daya saing secara efektif melalui peningkatan produktifitas. Produktifitas ini menyangkut bagaimana memanfaatkan setiap sumberdaya secara bijaksana dan penciptaan nilai lebih bagi setiap produk.

Keberhasilan Costa Rica sebuah negara di kawasan Amerika Latin bekas jajahan Spanyol berusaha membangun masyarakatnya. Costa Rica yang dulu kita kenal sebagai Banana Republic karena ekonominya cuma mengandalkan pisang, dapat tumbuh menjadi negara maju dengan menjadi eksportir alat-alat kesehatan yang penting didunia. Pemerintahnya melalui sosok president Jose Maria Figurees Olson secara meyakinkan mampu berkolaborasi dengan masyarakat dan pelaku bisnis di negaranya. Mereka berhasil meyakinkan investor sekelas Intel dan Motorola dengan menyediakan kawasan yang terintegrasi dan birokrasi yang bersahabat. Hasilnya Costa Rica kini mendapat julukan baru “Switzerland of Latin American”.

Petani anggur di California USA sanggup bangkit menyaingi dominasi Prancis di pasar dunia , itu tidak lepas dari eksistensi industri pendukungnya. Saat petani menghadapi wabah dahsyat phylloxera yang menyerap akar pohon anggur, Pemda, Asosiasi industri dan lembaga riset /jurusan Enology Universitas California turun bahu membahu membantu petani. Semua berkolaborasi menuju satu tujuan , mencapai kesejahteraan bersama.

3. Merangsang Inovasi

Salah satu strategi untuk program pembangunan berkelanjutan adalah ”tampil beda dari yang lainnya”. Untuk bisa menjadi tampil beda perlu inovasi. Inovasi sebagai kunci daya saing sebenarnya sudah sangat klise. Masalahnya bagaimana menciptakan iklim agar inovasi dapat terjadi. Contoh negara-negara yang kaya inovasi seperti Jepang, Swiss dan Finlandia, mereka sangat kompetitif di industrinya masing-masing. Jepang dengan elektroniknya, Swiss dengan jam tangan dan Finlandia dengan telekomunikasinya- lihat saja ponsel Nokia yang kita pakai. Nokia mampu memanjakan masyarakat dengan mempengaruhi emosi masyarakat.

Semua pelaku pembangunan seharusnya memiliki peran besar untuk memikirkan kemana strategi pembangunan daerah akan diarahkan. Propinsi Sulawesi Selatan mencanangkan konsep ”Perwilayahan Komoditas” yang intinya produk-produk pertanian dikembangkan sesuai dengan wilayah potensial masing-masing daerah dengan konsep ”Petik, Olah, Jual” yang mendorong petani memasarkan produknya setelah diolah agar memberikan nilai tambah. Namun konsep ini tidak dibarengi dengan pengembangan industri pendukungnya, belum melibatkan dunia bisnis, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya secara komprehensif.

Untuk itu eksistensi industri pendukung seperti teknologi pertanian, pupuk, asosiasi petani , lembaga riset dan sebagainya yang terkait dalam satu komunitas harus didukung keberadaan dan kinerjanya. Visi dan strategi yang jelas adalah kunci membangun daya saing suatu daerah agar bisa berkompetisi dengan daerah lainnya. Strategi yang baik bukan hanya mengarahkan kita berbeda tetapi harus mampu memberikan nilai yang tinggi kepada masyarakat. Bila daerah-daerah berubah artinya Indonesia pun berubah.

Source: Website : http://io.ppi-jepang.org Email : redaksi@io.ppi-jepang.org