Kupang, NTT Online – Upaya dan kerja keras Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dengan spirit Anggur Merah = Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera untuk mengurangi dan mengentaskan masalah kemiskinan dari bumi Flobamora terus digalakkan. Namun di sisi yang lain, akses masyarakat untuk mendapat informasi untuk keluar dari kemelut kemiskinan masih sangat terbatas.

“Masalah kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang luas dan kompleks sehingga membutuhkan strategi dan langkah kebijakan yang terpadu, terencana dan berkesinambungan sehingga upaya penanggulangan yang akan dilakukan benar-benar tepat sasaran dan tepat tujuan. Berdasarkan data BPS bulan Maret 2008 menunjukan bahwa 34,96 juta jiwa atau 15,42 % dari jumlah penduduk Indonesia adalah penduduk miskin dan 9,4 juta jiwa atau 8,46 % dari total angkatan kerja di Indonesia menganggur. Di lain pihak, akses ke berbagai pelayanan dan informasi bagi masyarakat miskin masih terbatas,” ucap Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si dalam sambutan yang dibacakan pada acara pelatihan pratugas fasilitator kecamatan PNPM-MP dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di NTT di Hotel Sasando Kupang, Senin (23/2).

Masih menurut Wagub seperti dikutip Pranata Humas Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Valerius P. Guru, S.Sos dalam siaran persnya menjelaskan bahwa khusus Provinsi NTT, jumlah KK miskin sebanyak 587.159 atau sebanyak 56,75 % dari total 1.034.730 keluarga. Sedangkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di NTT berjumlah 572.477.

Nah untuk mengatasi kompleksitas permasalahan tersebut, sebut Wagub Foenay, pemerintah menerapkan kebijakan melalui 3 kluster dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain pertama, bantuan dan jaminan sosial yang ditujukan terutama bagi masyarakat termiskin, seperti penyaluran beras bersubsidi (raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dalam hal ini melalui PNPM – Mandiri Perdesaan yang dulu kita kenal dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dan ketiga, ditujukan bagi mereka yang sudah memiliki mata pencaharian atau usaha yang cukup untuk dapat membiayai kebutuhan dasar mereka. Termasuk dalam kluster ini adalah program-program bantuan bagi usaha kecil dan menengah (UKM), penyediaan modal ataupun peningkatan kapasitas.

Pada bagian lain, mantan Kepala Bappeda Propinsi NTT ini menjelaskan, dalam mendukung terlaksananya pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di NTT maka ada lima peran yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu pertama, peran koordinasi; yang diwujudkan dan direfleksikan dengan terbentuknya TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), berjalannya kegiatan aktif pertemuan TKPKD, tersusunnya SPKD sebagai bagian atau penajaman dari RPJMD, serta perencanaan anggaran (pro poor budgeting).

Kedua, peran fasilitasi; yang diwujudkan dan direfleksikan dalam berbagai upaya pengaturan dan tindakan yang memberikan kemudahan relevan dengan pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk : pemberian pedoman, peraturan, keputusan, akses informasi dan kemudahan berbagai pelayanan masyarakat miskin.

Ketiga, peran asistensi; yang direfleksikan dalam upaya pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan Propinsi kepada kabupaten/kota dalam membantu memberikan pemahaman berbagai kebijakan, pengaturan dan program-program pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan. Keempat, peran monitoring dan evaluasi; yang direfleksikan dalam berbagai bentuk laporan kemajuan dan permasalahan, serta evaluasi rutin dan berkala yang dilaksanakan di masing-masing daerah sebagai wilayah kerjanya. Dan kelima, peran pembiayaan; direfleksikan dalam pembiayaan alokasi APBD atas program-program penanggulangan kemiskinan, membuka akses bursa kerja yang dibiayai dari APBD masing-masing, baik berupa sharing maupun prakarsa lokal.

Sedangkan komponen kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, tutur Wagub Foenay, adalah Pengembangan Masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal, dan Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program dengan sumber dana yang berasal dari APBN, APBD dan dukungan dari pihak swasta, swadaya masyarakat dab berbagai donor baik berupa hibah maupun pinjaman.

Diungkapkan Wagub, alokasi dana BLM untuk Propinsi NTT sejak tahun 1998 hingga 2008 adalah sebesar Rp 650.340.000.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp 543.750.000.000,- dan APBD sebesar Rp 106.590.000.000,- dengan cakupan lokasi sebagai wilayah sasaran yaitu menyebar di 18 kabupaten, 140 kecamatan dan 2.786 desa/kelurahan.

Pada persiapan menjelang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009, Pemprop NTT, kata Wagub Foenay, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 528.285.000.000,- dengan rincian Rp 429.953.000.000,- berasal dari APBN dan Rp 93.332.000.000,- berasal dari APBD. Alokasi tersebut diperuntukan 5 program inti yakni PNPM Mandiri Perdesaaan, PNPM Perkotaan, PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus, PNPM Infrastruktur Perdesaan, PNPM Infrastruktur sosial ekonomi wilayah.

“Khusus untuk lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di NTT pada tahun 2008 dari 106 kecamatan ada tambahan 114 kecamatan di tahun 2009 sehingga total 220 kecamatan, termasuk di dalamnya ada 36 kecamatan ditetapkan sebagai lokasi PNPM General Sehat dan Cerdas.

Data ini belum termasuk 2 kabupaten (Ngada dan TTS) di 6 kecamatan yang merupakan lokasi pilot project SADI/Agribisnis Perdesaan dan 2 kabupaten (Ngada dan Nagekeo) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP),” jelas Wagub Foenay, apa adanya.

Ditulis oleh Hans-Pos Kupang
Senin, 23 Pebruari 2009 21:28