Produktivitas petani 4 provinsi digenjot

JAKARTA: Pemerintah Indonesia dan Australia menyiapkan dana hibah US$29,3 juta atau Rp322,30 miliar untuk program pemberdayaan petani kecil atau Smallholder Agribusiness Development Initiative (SADI) di empat provinsi di Indonesia.

Fase I pada program SADI ini akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Direktur Program SADI Jacqueline L. Pomeroy menyatakan dana berbentuk hibah ini diupayakan untuk mengingkatkan produktivitas dan kualitas pertanian di 24 kecamatan di empat provinsi tersebut.

Proyek percontohan ini akan melibatkan lebih kurang 900.000 petani kecil dan merupakan kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia. “Kegiatan ini masuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri,” ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.

Menurut Pameroy, program SADI sudah dimulai sejak 2006 dan akan berlangsung hingga Juni 2009. Program ini direncanakan akan terus dikembangkan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

Dia mengatakan proyek percontohan di empat provinsi ini merupakan fase pertama, sementara 2 tahun sebelumnya digunakan untuk tahap perencanaan dan persiapan.

Dia menyatakan setiap kecamatan yang masuk dalam program ini akan memperoleh dana hibah Rp1,1 miliar yang disalurkan melalui PNPM. Dana ini akan digunakan untuk melakukan pembinaan kepada para petani kecil.

Untuk mendapatkan dana hibah ini kelompok petani dipersilakan memilih program kemitraan apa yang dianggap tepat untuk dikembangkan di lahannya dan berdaya saing. Setiap kelompok usaha dapat memaksimalkan pengembangan usaha pertaniannya.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama ini, para petani tertarik mengembangkan komoditas seperti cokelat, jagung, kopi, ternak sapi, budi daya rumput laut, kacang tanah, dan kacang mede.

Pameroy menyatakan kerja sama yang diselenggarakan SADI juga merangkul International Finance Corporation (IFC), yang akan menghubungkan petani dan perusahaan sehingga tercapai pola kemitraan yang berkelanjutan.

“Kedua pihak mendorong agar perusahaan dapat bekerja sama dengan petani untuk mengumpulkan hasil produksi dari petani kecil dan sekaligus melakukan alih teknologi,” katanya.

“Sasaran program ini untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani melalui pengembangan lingkungan usaha yang efisien dan maju untuk UKM,” katanya.

Untuk keberhasilan program ini, ujar Pameroy, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang meliputi produsen, pengolah, pemasaran, dan pemerintah.

Perusahaan global

Saat ini, International Finance Coorporation (IFC) akan mendorong perusahaan-perusahaan global membuka akses pasar bagi hasil produk pertanian. Hal itu untuk menjamin keberlangsung rantai suplai bagi produk pertanian.

Program Manager Agribusiness IFC Indonesia Advisory Services Ernest E Bethe mengungkapkan kendala utama pertanian skala kecil adalah terbatasnya akses terhadap pasar, baik di dalam negeri maupun pasar global.

“Pertokoan dan supermarket di Indonesia banyak mengimpor produk dari luar. Padahal produk dalam negeri juga banyak. Masalahnya pasar belum memberi sinyal untuk menerima produk petani,” katanya. (diena.lestari@bisnis.co.id)

Oleh Diena Lestari
Bisnis Indonesia, Selasa, 10/03/2009