Sabtu, 14 Maret 2009

Panite, Amanuban Selatan – Berikut merupakan petikan wawancara pelaksanaan program PNPM Agribisnis Perdesaan (selanjutnya disebut PNPM – AP) di Kecamatan Amanuban Selatan. Wawancara dilakukan oleh Spesialis Monitoring dan Evaluasi PNPM – AP Provinsi NTT kepada Ketua Unit Pengelola Kegiatan (selanjutnya disebut UPK) dan Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan (selanjutnya disebut FK – MP) Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Wawancara dilakukan secara informal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai seberapa penting keberadaan program PNPM Agribisnis Perdesaan bagi masyarakat di Kecamatan Amanuban Selatan.

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa:

1) Pelaku UPK dan FK – MP menyatakan bahwa pelaksanaan program PNPM – AP di Kecamatan Amanuban Selatan dibutuhkan untuk mendorong penguatan kapasitas kelompok masyarakat dalam berwirausaha melalui komoditas yang mereka hasilkan. Diharapkan dengan menguatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat dalam bidang agribisnis, kendala dan permasalahan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi perdesaan dapat diminimalkan. Sehingga berdampak pada jaminan keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan perekonomian di tingkat desa.

2) Sinergi antar program dalam PNPM – MP dan PNPM – AP telah dilakukan. Diungkapkan oleh pelaku UPK dan FK – MP bahwa kelompok yang selama ini didampingi dan dilatih dalam program PNPM – AP merupakan kelompok yang sangat potensial untuk kemudian mendapatkan akses kredit yang dikelola oleh UPK. Hal ini karena kelompok tersebut paling tidak telah memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam mengembangkan usaha agribisnis sehingga dapat meminimalkan resiko bisnis.

3) Pelibatan pihak luar atau BDSP (Business Development Service Provider) merupakan hal yang relatif baru. Meskipun baru, keberadaan  BDSP cukup dibutuhkan dalam pencapaian tujuan program.Dari pengalaman di lapangan terdpat ragam metode yang menjadi keunikan di masing-masing BDSP. Ada harapan bahwa konsolidasi antar BDSP yang difasilitasi oleh program PNPM perlu dilakukan. Hal ini untuk menyamakan pemahaman mengenai output dan dampak yang diharapkan oleh program PNPM – AP.

Hasil wawancara selengkapnya dapat dibaca sebagai berikut:

Penanya: Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan, seberapa penting keberadaan program ini?

win_ketua_UPK

Gambar 1: Winfritz Mandala, Ketua UPK Kec. Amanuban Selatan

W: pelaksanaan PNPM – AP di Kec. Amanuban Selatan sudah cukup baik karena melengkapi apa yang selama ini sudah dilakukan oleh PNPM – MP . PNPM – MP selama kurang lebih 10 tahun terkonsentrasi pada kegiatan fisik penunjang kegiatan ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. PNPM – MP memang masih kurang dirasa dalam melakukan intervensi peningkatan kapasitas SDM rumah tangga miskin untuk dapat mengoptimalkan sarana prasarana yang sudah dibangun. Ketika pada tahun ini PNPM – AP memberikan intervensi dalam peningkatan kapasitas SDM, diharapkan sarana prasarana yang telah dibangun akan dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih optimal karena pola pikir mereka berubah.

Hanya saja saya melihat ada sedikit kendala yaitu penentuan masyarakat RTM yang kita berikan kesempatan untuk memperoleh pengembangan kapasitas belum kita seleksi dengan baik. Pada umumnya Peserta yang mengikuti program usianya diatas usia produktif, tingkat pendidikan yang sangat rendah (baca tulis tidak bisa). Ke depan, RTM yang menjadi target sasaran sebaiknya juga dilakukan verifikasi, memang ada pelaksanaan tahapan verifikasi, namun lebih pada jenis kegiatannya, bukan pada pemanfaatnya. Hal lain adalah, target waktu masa pendampingan dari BDSP yang dikontrak. Untuk masa pendampingan BDSP, kalau yang tertuang dalam kontrak adalah secara teknis, mungkin bisa dikatakan hanya sekedar rutinitas, sementara harusnya akhir dari kegiatan pelatihan khan harus nampak. Misalnya untuk komoditas tertentu yaitu Jagung bisa langsung nampak hasilnya karena jangka waktu panen yang tidak bersifat jangka panjang, namun kalau jeruk perlu tanam dan butuh sekian tahun baru panen atau bagaimana dengan komoditas sapi, sementara pendampingan khan tidak bersifat jangka panjang. Hal tersebut yang kami masih bertanya-tanya, walaupun kami sangat berharap keberlanjutan dari program PNPM – AP.

Menyangkut dengan FD, mereka terikat dengan anggaran yang ada dalam DOK yang terbatas untuk Kecamatan Amanuban Selatan kita prediksi sampai Bulan Maret 2009. Setelah itu, praktis tidak ada Fasilitator Desa yang dihrapkan dapat mendampingi kegiatan pengembangan agribsisnis di masing-masing Desa. Kami di Kecamatan Amanuban Selatan berupaya nanti ketika dalam MAD tetap akan melakukan penetapan Kader Agribisnis Desa.

N: Keberadaan PNPM – AP memang melengkapi PNPM – MP. Kecenderungan usulan kegiatan di PNPM MP yang masih terfokus pada kegiatan sarana prasarana di wilayah NTT memang belum bisa dihindari karena pada kenyataannya secara geografis banyak wilayah desa di NTT yang masih belum mampu terjangkau dengan baik. Untuk PNPM AP, memang diharapkan terus berlanjut. Untuk pelatihan satu siklus ini belum bisa dikatakan sudah tercapai tujuan akhir yang diharapkan oleh program. Kelompok yang ada masih butuh ditindaklanjuti di sikulus berikutnya, saya berpikir bahwa di siklus berjalan ini kita telah mengupayakan pengembangan lahan percontohan (demplot), di tahapan selanjutnya tinggal dipikirkan bagaimana kendala-kendala lain yang dihadapi oleh kelompok untuk mandiri. Saya mengganggap bahwa kita sudah membangun dasar (fondasi) yaitu sekolah agribisnis secara informal di desa masing-masing berkaitan dengan adanya demplot. Saya sangat terinspirasi bahwa mereka harus dipacu di sikulus berikutnya dengan penyediaan tenaga asistensi agribisnis yang lebih baik. Mungkin setelah kita buat shortlist BDSP yang terbaik pasca evaluasi nanti, mungkin kita bisa melakukan kontrak untuk proses pendampingan selanjutnya. Sehingga kapasitas kelompok bisa meningkat lagi. Kita beharap Peserta dapat menjadi pioneer, menjadi guru dan tempat belajar di Desa itu sendiri. Yang patut diwaspadai adalah ketika nanti dibuka lagi proses kompetisi antar desa, dan kita mengalir larut dalam sistem kompetisi, maka terkadang kelompok dan pelaku terlupa atas pencapaian kegiatan atau rencana atau usulan yang dilakukan di tahun sebelumnya. Saya yakin bahwa dalam proses pelatihan saja belum cukup, mereka butuh pendamping untuk mengarahkan kemana harus berjalan.

Penanya: Total dana bergulir yang ada di program UEP dan SPP Kecamatan Amanuban Selatan ada berapa?W: total ada 1,6 Miliar, ada di Bank sekitar 500 juta-an, sisa dana bergulir di masyarakat. Penanya: Bagaimana sinergi antar program di PNPM MP dan AP, berkaitan dengan pengembangan ekonomi di perdesaan.

FK_MP_abanselGambar 2: Nikodemus Asbano, FK – Pemberdayaan PNPM MP di Kec. Amanuban Selatan

N: Setiap kegiatan perguliran selalu kita monitoring, kita selalu mendorong kelompok untuk selalu berusaha mengakses kredit dengan catatan mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan secara bersama. Misalnya mereka harus memiliki kelompok dan memiliki kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) tahun.W: Sinergi memang telah ada selama proses berjalan dan memang saling melengkapi. Kelompok yang sudah terlibat dalam program PNPM – AP memang didorong untuk tidak bubar dan bila perlu berkembang sehingga dapat mengakses kredit baik di program UEP maupun SPP. Namun hingga kini, kelompok yang ada baik di MP yang sudah bejalan lama masih belum menyadari makna berkelompok. Penanya: Seberapa optimis, pelaku program untuk memberikan kredit kepada kelompok yang sudah dilatih dalam program PNPM – AP.W: Dalam PNPM – MP, salah satu kriteria untuk menetapkan kredit itu diberikan atau tidak adalah bahwa sudah kelompok sudah terbentuk dan memiliki aktivitas kelompok selama lebih dari 1 (satu) tahun. Sehingga kita tidak perlu susah-susah dalam mendampingi kelompok. Namun kalau di PNPM – AP, kita sangat optimis, karena memang secara pengetahuan itu sudah dibekali dan memang tidak khusus pada manajemen pengelola pinjaman. Karena telah dibekali dalam pengetahuan agribisnis, kita memverivikasi dari sisi yang lain saja misalnya keabsahan kelompok, status anggota sehingga tak tumpang tindih. Modal sangat cukup, lebih dari 1 Miliar. Target tahun 2008 itu yang harus kita gulir 1 miliar, ternyata terserap hanya 300 Juta.

N: Saya berpikir bahwa kelompok yang saat ini dilatih dan dikembangkan oleh program PNPM – AP merupakan modal potensial bagi UPK karena mereka terlatih secara akademis. Saya yakin bahwa UPK akan memperhatikan mereka, jangan sampai jauh di lembaga microcredit lain. Kita yang melatih, namun nantinya mereka pinjam ke lembaga lain, itu khan sangat disayangkan. Bahwa kelompok yang saat ini dilatih dan dikembangkan dalam program PNPM – AP yang jelas akan masuk dalam database UPK sebagai kelompok potensial. Sehingga UPK akan mendampingi dan mengoptimalkan mereka.Penanya: Kalau melihat kelompok yang selama ini terlibat dalam kegiatan pengembangan kapasitas di PNPM – AP, berapa persen kelompok yang anda perkirakan potensial untuk ikut dalam mekanisme perguliran UEP/SPP?W: Kalau menurut saya semua kelompok cukup potensial, minus kelompok P3A. Karena dia bukan kelembagaan agrobisnis, dia hanya lembaga penunjang agrobisnis. N: Tidak secara langsung memang, namun ketika kelembagaan P3A berjalan dengan baik maka diharapkan hasil produksi mereka juga melimpah dan usaha kelompok berkembang dan jika membutuhkan modal maka larinya akan tetap ke UPK.W: Setelah saya kalkulasi memang kelompok yang dilatih dalam program PNPM – AP ini kurang lebih sekitar 500 orang. Jika saja satu orang meminjam 1 untuk pemodalan Juta, maka ada 500 juta yang kita tanam untuk investasi di bidang agribisnis, dan itu kita bisa jamin pasti jalan.

Penanya: bagaimana mungkin bisa menjamin ?

N: Mereka khan usahanya pasti, saya katakan potensial kenapa, kita bukan hanya memberikan pelatihan semata, namun ketika mereka mengembangkan demplot, kita secara tidak langsung memberikan modal penyertaan misalnya untuk demplot sapi kita memberikan sapi 4 ekor yang dimiliki oleh kelompok. Saya kira selanjutnya tinggal bagaimana nanti pendampingan dari UPK. Saya juga yakin bahwa paling tidak 50 persen dari peserta yang dilatih memiliki motivasi dan cita-cita untuk bisa mengembangkan usaha mereka. W: Kita memang sudah menegaskan rekan-rekan di UPK bahwa hidup kita dari kelompok, kita bukan “Plat Merah” yang tidak kerja kemudian digaji. Tinggal bagaimana kita mendampingi kelompok agar mereka juga mau bekerjasama dan menghasilkan keuntungan yang nantinya juga menjadi keuntungan bersama. Sehingga kita bersama di UPK membagi tugas untuk mendampingi setiap Desa, mulai dari awal setiap nama yang menjadi peserta pelatihan diupayakan untuk mereka yang mau bekerja, kita berupaya agar tidak ada nama yang penting dana program habis. Setiap nama yang kita latih diwajibkan memasukkan data-data yang lengkap. Kelompok juga sudah diterima secara administratif oleh pemerintahan desa. Karena kebanyakan, kita lihat diperguliran saja bahwa ada kelompok yang mengajukan kredit namun ketika diverifikasi anggotanya tidak ada, satu orang kemudian menyertakan banyak nama fiktif. Namun untuk ukuran sbeuah kelompok, mereka yang terlibat dalam program PNPM – AP ini sudah cukup baik.

Penanya: Bagaimana tanggapan anda mengenai BDSP yang terlibat dalam kegiatan di Kecamatan Amanuban Selatan.

W: Ini khan memang baru pilot program, kita terlibat dengan mereka juga baru 1 bulan. Kalau dari pendapat saya pribadi, metode dari masing-masing BDSP sangat berbeda-beda. Contoh, kalau LPM Undana mereka memakai metode layaknya sebagai seorang pengajar, mungkin karena kebanyakan dosen, sementara kalau dari LSM misalnya Kasimo pendekatannya ya seperti LSM.

Penanya: maksud pendekatan seperti LSM?

W: Misalnya dari soal waktu itu mereka membutuhkan waktu banyak untuk mendampingi kelompok sehingga keluarannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kalau LPM mereka sangat terbatas dengan waktu, apalagi mereka kebanyakan dosen, kemudian di proyek ini khan mereka bukan tugas pokok. Kalau LSM khan mereka tidak berpikir itu, jadi mereka khan tidak berpikir bahwa setelah mengajar mereka harus pulang, mereka hanya disitu setelah dia melatih, kalau 4 hari melatih, ya 4 (empat) hari itu dia melatih. Kalau LPM khan misalnya jam pelajarannya 90 menit hbis ya setelah itu dia akan pulang ke Kupang. Kalau dari BPTP, mereka khan kebanyakan Peneliti, jadi yang mereka ajar diupayakan mendapatkan ilmu baru. Selain itu mereka juga banyak melakukan tanya jawab untuk mendapatkan umpan balik masalah yang mungkin bisa mereka teliti.
Mungkin ke depan bisa mencari metode yang ideal dalam mengelola BDSP, yang selama ini memilih BDSP khan TPK, sementara kemampuan TPK untuk menganalisa BDSP juga masih terbatas. Penguatan terhadap TPK menjadi sangat penting untuk dilakukan baik oleh FK maupun pelaku PNPM diatasnya.
Ada kasus misalnya seperti ini, ada kelompok yang meminta agar LPM jika memberikan pelatihan sebaiknya serius, jam mereka mengajar, mungkin diluar jam mengajar mereka bisa melakukan diskusi atau melihat-lihat keadaan. Namun ini yang terjadi khan mereka mengajar setelah mengajar ya mereka harus pulang Kupang karena harus mengajar disana lagi.

N: Kalau melihat proses yang sudah berjalan memang kita masih belum maksimal dalam proses identifikasi BDSP. Pada saat awal kita telah mengumumkan melalui media massa siapapun -lembaga atau individu- bisa terlibat untuk mengikut tender. Ada syarat yang harus dipenuhi dan kemudian ad BDSP yang gugur sebelum dilakukan proses pelelangan. Namun terkesan pada saat pelelangan proses awal seolah belum ada dampak, pada saat terjadi pelelangan daftar BDSP yang melakukan penawaran seolah cocok semua dan akhirnya kita memakai semua BDSP yang mengajukan diri. Sebagai proses belajar ke depan memang kita harus tegas untuk melakukan penilaian apakah BDSP yang mengajukan diri layak atau tidak dan jika tidak kita akan melakukan pelelangan ulang bagi desa yang belum mendapatkan BDSP. Ini juga tahap awal bagi BDSP sehingga mereka juga belum memahami semangat dan visi apa yang diharapkan oleh program PNPM – AP. Benar kalau dikatakan bahwa masing-masing BDSP memiliki motivasi yang berbeda-beda, selain misalnya mendapatkan insentif, menerapkan ilmu, juga ada yang karena panggilan misalnya YPMD. Mereka memiliki keyakinan bahwa prospek agribisnis di NTT ini masih terbuka lebar sehingga mereka membangun sebuah lembaga yang bernama YPMD. Khusus BDSP di Kecamatan Amanuban Selatan, jika dilihat dari antusiasme dan semangat mitra BDSP di lapangan, saya masih belum melihat BDSP yang memahami benar visi dalam pengembangan agribisnis seperti yang diharapkan oleh program. Mungkin tahun berikut baru akan terlihat dampaknya dan peran kita juga untuk melakukan dialog degan mitra kerja. Selain karena permasalaha lain yaitu belum optimalnya pelaku di lapangan karena ketiadaan FK PNPM – AP.

W: Saya ingin bertanya jika ada BDSP yang mengalami mutasi dan dia seharusnya melakukan proses pendampingan bagaimana pemecahan masalahnya, apakah tugas mereka masih melekat atau bagaimana?

Penanya: itu yang memang harus diantisipasi sejak awal, sehingga dalam proses penandatanganan kontrak dicantumkan item pembiayaan pengembangan lembaga atau biasa disebut dengan Institutional Fee. Hal ini dilakukan agar lembaga mendukung personil yang akan menjadi tenaga fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis kelompok sasaran. Nantinya, proses pertanggungjawaban akan mengikat bukan saja pada individu yang kita bayar melalui jasa profesional yang mereka berikan namun juga mengikat pada lembaga yang bersangkutan. Semua dlakukan secara transparan, sehingga lembaga tempat dimana Fasilitator mengabdi juga mengetahui mengenai beban pekerjaan dan kendala yang dirasakan oleh staffnya.