IMG_2041

Pada tanggal 05 sampai 08 Mei 2009, KMN Provinsi NTT mengundang beberapa lembaga yang terlibat sebagai Business Development Service Provider (dan selanjutnya disebut BDSP) melakukan diskusi informal. Karena keterbatasan anggaran program di Kantor Provinsi, lembaga yang diundang hanya terbatas pada lembaga / individu yang lokasi kantornya berada di Kota Kupang. Beberapa BDSP yang diundang adalah: Yayasan Sutra, YPMD (Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa), LPM Undana, Politani Negeri Kupang, Yayasan Yanaa, YPPL (Yayasan Pengembangan Pesisir & Laut), dan BPTP-Provinsi NTT.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan untuk mendapatkan masukan dari lembaga mitra yang menjadi BDSP dalam pelaksanaan pilot program PNPM AP (SADI). Tentu, sebagai sebuah program baru, pelaksanaan SADI tak luput dari kendala dan permasalahan, dan dari situlah program ini kemudian belajar dan ditempa untuk bertumbuh. Keterbatasan pelaku SADI di tingkat Provinsi dalam mengelola program dan simpul komunikasi antar jenjang pelaku sampai ke tingkat Desa yang terkadang meregang membuat pelaku SADI Provinsi NTT seperti “Menara Gading”. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi yang membuat pelaku SADI di Provinsi merasa kesulitan dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan program SADI. Inilah yang kemudian menjadi raison d’etre (alasan mendasar) pelaksanaan kegiatan dialog antara Pelaku SADI di Provinsi NTT dengan Para Mitra BDSP. Semakin banyak pihak yang dilibatkan untuk berdialog, jalan pengembangan program SADI ke depan yang semula temaram diharapkan dapat sedikit demi sedikit benderang.

Dialog dengan Para Mitra BDSP dibuka oleh Daniel Mahodim selaku Koordinator pengelolaan program di Provinsi NTT. Beberapa hal yang disampaikan antara lain berkaitan dengan keberadaan program yang masih relatif baru sehingga masih membutuhkan banyak hal yang mesti diperbaiki, kemungkinan-kemungkinan scale-up (perluasan) wilayah intervensi program SADI, serta pentingnya penguatan kelompok dalam mengembangkan ekonomi perdesaan berbasis agribisnis. Pengantar kemudian dilanjutkan presentasi dari mitra BDSP dan diskusi.

Eustakius dari lembaga YANAA mengungkapkan bahwa mereka terkadang belum optimal memberikan pelayanan pengembangan kapasitas pada jenis komoditi yang berbeda dan di lokasi Desa yang saling berjauhan. “Proses pelayanan lembaga/individu menjadi kurang efisien dan efektif” ungkapnya. Sementara, Petrus Kune dari LPM Undana menambahkan, “Perlu ada sebuah petemuan dan lokakarya khusus bagi BDSP yang mengelola kegiatan yang sama, karena hapir 4 sampai 5 BDSP melakukan pelatihan dengan komoditas yang sama, misalnya pelatihan pengembangan agribisnis sapi. Hal ini untuk menyamakan metode, teknologi dan strategi pengembangan di masing-masing wilayah intervensi sesuai dengan standar yang disepakati bersama.” Tim dari Politani Negeri Kupang juga mengatakan hal yang sama. Sehubungan dengan hal ini, Para Spesialis di Provinsi sebenarnya telah mencoba memberikan rekomendasi dan memfasilitasi Pelaku di Kecamatan untuk melakukan sinergi antar Kecamatan sebelum pelaksanaan lelang dan menyusun strategi pengelompokan (clustering) kegiatan berdasarkan atas jenis komoditi yang diusulkan di masing-masing Desa. Namun, hal ini masih belum dapat dilakukan oleh FK di masing-masing Kecamatan. Strategi pengelompokan atas jenis komoditas patut dipertimbangkan dalam pelaksanaan SADI Phase II.

Berkaitan dengan kesesuaian antara pelaksanaan usulan kegiatan pengembangan kapasitas dan kendala yang selama ini dihadapi oleh kelompok Tani, secara umum Mitra BDSP mengatakan sesuai dan menyita antusiasme masyarakat. “terkadang kami dalam memfasilitasi memberikan lebih dari apa yang tertulis dalam ToR, hal ini karena proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok bersifat terbuka, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya diluar isi perjanjian kontrak namun kami mencoba untuk menjawab dan memfasilitasinya” Yermias Bambo dari BPTP Provinsi NTT menjelaskan. Untuk mengukur kesesuaian, beberapa BDSP memberikan pre test dan post test. “Pada saat sebelum dilakukan Pelatihan kami mengadakan pre test bagi Peserta pelatihan pengolahan Kelapa, hasilnya adalah 0 % Peserta memahami tentang pengolahan kelapa, namun post test di akhir pelatihan menunjukkan hasil 80 % Peserta memahami bagaimana cara mengolah kelapa.” Ungkap Ibu Ludi dari Politani Negeri Kupang. Saat ini, kami memfasilitasi mereka untuk kegiatan analisa usaha dan pemasaran karena mereka sangat antusias terhadap kegiatan ini.

Berkaitan dengan penguatan kelompok, semua BDSP yang hadir dalam diskusi informal sepakat bahwa elemen mendasar dari pengembangan ekonomi perdesaan berbasis agribisnis terletak di kelompok. Kelompok yang selama ini difasilitasi oleh BDSP cukup beragam, mulai dari kelompok yang baru terbentuk sampai dengan kelompok yang sudah terbentuk 5 sampai 8 tahun yang lalu. Isu-isu seputar penguatan kelompok antara lain administrasi kelompok, pengembangan badan usaha, perencanaan usaha/bisnis, AD/ART, pengembangan jaringan pasar, dan manajemen keuangan usaha dan rumah tangga petani.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Seperti sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan SADI di lapangan tak lepas dari kendala dan permasalahan. Salah satunya adalah ketidakpaduan antara siklus penganggaran dan waktu musim tanam dapat mempengaruhi keseluruhan pelaksanaan kegiatan PNPM-AP/SADI. Faktor air sebagai kebutuhan utama dalam budidaya pertanian di Lokasi SADI menjadi kendala utama bagi keberhasilan pelaksanaan program. Sistem irigasi yang masih minim dan tambahan biaya produksi ketika menggunakan alat bantu pompa air perlu dipertimbangkan oleh Manajemen PNPM AP/SADI untuk mengkaji pengembangan siklus Bantuan Langsung Masyarakat yang bersifat multitahunan. Hal ini untuk meminimalkan kegagalan kelompok tani dalam melaksanakan usulan kegiatan SADI.

Kendala lain adalah keterpaduan metode dan teknologi tepat guna antar BDSP. Duduk bersama, berbagi perangkat dan metode pembelajaran sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan antara pengelola SADI dan Lembaga / Individu yang dilibatkan sebagai BDSP merupakan salah satu rekomendasi dari hasil proses diskusi. Mitra BDSP menganggap bahwa sebaiknya ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dan dipahami bersama, terutama pada penerapan teknologi tepat guna dan hasil akhir seperti apa yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pelatihan. Mitra BDSP merasa bahwa terkadang mereka menerapkan beberapa metode yang berbeda pada jenis komoditi yang sama. Hal seperti ini bisa dihindari sehingga ego lembaga atau individu yang menjadi BDSP dapat diminimalkan pada saat pelaksanaan konsolidasi BDSP. Rekomendasi atas hal ini adalah manajemen pengelola program perlu mempertimbangkan sisipan satu kegiatan yang dilakukan antara BDSP dan pengelola program SADI di Provinsi dan Kabupaten sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Secara umum, masyarakat Petani lokasi SADI di wilayah Timor Barat, mereka hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar, itupun banyak yang tidak tamat. Sementara, masyarakat Petani lebih familiar dan memahami transfer pembelajaran menggunakan Bahasa Daerah (Bahasa Dawan) daripada bahasa Indonesia. Hal ini merupakan tantangan bagi para mitra BDSP untuk mengemas sebuah proses pembelajaran yang inovatif. Metode pembelajaran macam simulasi, praktik dan kunjungan lapangan agaknya merupakan metode pembelajaran yang cukup tepat digunakan untuk meminimalkan hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran bersama dengan masyarakat petani di wilayah Timor Barat.