Saturday, August 08, 2009

joint_supervisi

Selama beberapa tahun, Bank Dunia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia mengembangkan sebuah program nasional pengembangan masyarakat untuk menekan jumlah kemiskinan di Indonesia. Salah satu program pengembangan masyarakat yang dikembangkan adalah program PPK (Program Pengembangan Kecamatan), sebuah program Nasional yang memfasilitasi masyarakat miskin perdesaan untuk belajar dalam merencanakan dan mengelola program-program sesuai dengan kebutuhan secara partisipatif. Pada awal tahun 2008, PPK kemudian menjadi bagian dari PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).PNPM bertujuan mengurangi jumlah angka kemiskinan, memperkuat kapasitas pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat di tingkat lokal, serta meningkatkan tata pemerintahan yang baik. PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Dirjen. PMD.

Berangkat dari pengalaman pelaksanaan PPK, PNPM kemudian dikembangkan secara lebih luas dan didukung melalui pendekatan kebijakan yang bersifat Nasional untuk penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas. Program nasional ini kemudian diperluas dan melingkupi seluruh program penanggulangan kemiskinan termasuk PPK. Pada tahun 2009, PNPM Mandiri Perdesaan menjangkau 34.000 Desa, sampai kemudian mencapai 70.000 Desa, atau seluruh wilayah perdesaan di Indonesia sampai dengan 2010.

Sejalan dengan perkembangan PNPM Mandiri Perdesaan, Pemerintah kemudian berinisiatif untuk mengembangkan sebuah pilot project melalui Smallholder Agribusiness Development Initiative (SADI) atau biasa disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan (PNPM-AP). SADI berupaya untuk menangani isu-isu lama dan kendala produksi pertanian yang selama ini dihadapi oleh masyarakat miskin perdesaan di Kawasan Timur Indonesia. SADI didanai oleh AusAID melalui Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Rekonstrukri dan Pengembangan (AIPRD) dan dilaksanakan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan pilot sangat diharapkan untuk kemudian dikembangkan lagi sampai 6 -1/2 tahun untuk total penyelenggaraan program 10 tahun.

Berkaitan dengan review pelaksanaan pilot project SADI, maka dilaksanakan kegiatan supervisi bersama pada tanggal 24 Juli sampai 02 Agustus 2009. Pelaksanaan supervisi bersama ini dilakukan oleh sebuah tim dari perwakilan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), AusAID, National Management Consultant, dan Program Management Office SADI. Kegiatan ini serentak dilakukan di empat lokasi pilot project SADI di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

  1. Untuk menilai percepatan pelaksanaan program pada semester pertama 2009, dengan membandingkan antara pembiayaan yang dikeluarkan dengan pencapaian kegiatan terakhir;
  2. Untuk menilai pemenuhan pelaksanaan program terhadap prinsip dan prosedur (proses pelaksanaan dilakukan secara partisipatif, transparan dan tata pemerintahan yang baik), penanganan permasalahan dan tindakan kehati-hatian dini (pengamanan), dilakukan melalui kunjungan lapangan di lokasi program;
  3. Untuk memantau keseluruhan pelaksanaan pengelolaan program di Provinsi dan Kecamatan, dan ini termasuk kondisi pengelolaan di semua tingkatan program (Nasional-Provinsi-Kabupaten-Kecamatan), termasuk didalamnya adalah kerjasama lintas sektoral di tingkat Pemerintah;
  4. Untuk memeriksa kualitas kinerja ragam lembaga-lembaga di tingkat komunitas dan tim pengelola kegiatan (BKAD, UPK, TPK, Badan Pengawas). Titik perhatian secara spesial ditujukan bagi pembiayaan kebutuhan pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan bagi Fasilitator dan Lembaga-Lembaga Komunitas, teristimewa pada penyelenggaraan kegiatan pelatihan pendukung tambahan yang sangat dibutuhkan.
  5. Untuk menilai status sistem informasi: kualitas pelaporan dan komunikasi dengan pelaku kunci (contoh: Bupati, atau pemangku kepentingan lain dan pemanfaat) serta manajemen informasi di tingkat internal pengelolaan program;
  6. Untuk menilai penggunaan keuangan, manfaat secara ekonomi dan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin, dan bagaimana pembiayaan dana BLM dapat mengurangi tingkat kemiskinan;
  7. Untuk memeriksa proses pelelangan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh TPK (prosedur dan hasil) yang seharusnya dilakukan secara terbuka dan kompetitif, hasil pembiayaan pada harga terendah dan untuk melakukan penilaian tentang bagaimana aset produktif teradministrasi dengan baik dan terdokumentasi;
  8. Untuk menilai keterpaduan antara 3 sub-program PNPM AP/SADI dan mengetahui kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki proses pelaksanaan program di masa mendatang;
  9. Untuk memantau kinerja konsultan dan fasilitator, kebutuhan pelatihan, status kontrak dan semua isu yang berkaitan dengan administrasi Staff;
  10. Untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan kinerja pelaksanaan dan percepatan program sebagai pendukung penyusunan laporan tengah program, januari-Juni 2009.

~chr