Gambar 1 menjelaskan bahwa kemiskinan di perdesaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan . Kemiskinan di perdesaan seolah menjadi “tradisi” ketika Laporan BPS Maret 2007 juga masih menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan, yaitu sebesar 63,52 persen .

Gambar 1 – Proporsi Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan, Tahun 1976 – 2004 (dalam juta)

graph_povertySementara, masih dari sumber yang sama, pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin tercatat 33,8 juta jiwa, dari jumlah penduduk miskin tersebut, sebagian besar berada di perdesaan dan bekerja pada sektor pertanian. Hal ini merupakan sebuah catatan bagi para pengambil kebijakan bahwa dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang berbasis pada sektor pertanian -dalam arti yang luas-, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak pada pengurangan penduduk miskin Indonesia yang mayoritas berada di wilayah perdesaan.

Provinsi NTT merupakan salah satu lokasi pelaksanaan pilot Project SADI. Jika melihat kondisi perekonomian di Provinsi NTT, sektor Pertanian merupakan pilar penyangga pembangunan ekonomi yang memegang peranan kunci. Laporan dari Bank Indonesia mengenai Data Perekonomian Provinsi NTT pada Triwulan II Tahun 2008 menyatakan bahwa secara sektoral, kontribusi pertanian terhadap pembentukan PDRB masih dominan, tren struktur ekonomi Provinsi NTT digambarkan di gambar 2.

Gambar 2 : Tren Struktur Ekonomi Provinsi NTT, BPS Provinsi NTT diolah

graph_potency

Komoditi pertanian yang umumnya diusahakan oleh masyarakat di Provinsi NTT yaitu komoditi tanaman pangan (jagung, padi, dan ibu kayu), Tanaman perkebunan (kopi, jambu mete, kelapa, kemiri, kapuk dan vanili). Provinsi NTT juga merupakan daerah penghasil ternak di Indonesia, khususnya sapi bali.

Apa kaitannya dengan PNPM Mandiri Perdesaan? Jika dikaji, PNPM Mandiri Perdesaan sebagai sebuah program pemberdayaan terbesar di Indonesia, ternyata masih belum cukup mengampu kebutuhan masyarakat miskin di perdesaan yang mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Studi kasus di Provinsi NTT menunjukkan bahwa pemanfaatan investasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan masih memiliki keterbatasan dalam menjawab permasalahan kelompok-kelompok miskin yang mengembangkan usaha ekonomi produktif di sektor pertanian. Hal tersebut membuat PNPM Mandiri Perdesaan seolah belum cukup sebangun dengan karakteristik masyarakat Perdesaan yang umumnya adalah masyarakat petani. Permasalahan di sektor pertanian sangat kompleks dan investasi di sektor ini memiliki risiko yang cukup tinggi , terutama di Provinsi NTT yang sebagian besar masyarakat petaninya masih subsisten dan kondisi alam yang membutuhkan pengelolaan secara khusus. Beberapa risiko yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Petani di Perdesaan digambarkan dalam Tabel 1.

Tabel 1: Risiko yang dihadapi masyarakat Petani Perdesaan.tabel_risiko

Sementara Petani dihadapkan pada risiko yang cukup kompleks, pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan masih terbatas menjawab sebagian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Petani di perdesaan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Akses layanan keuangan melalui kegiatan microcredit. Namun perlu dicatat, dari total 7.777 kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang mengakses kredit dalam kegiatan microcredit PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi NTT, hanya 30 % saja kelompok yang berfokus pada bidang pertanian . Tabel 2 menggambarkan persentase jenis kegiatan kelompok-kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang mengakses kredit dalam program PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi NTT.

Tabel 2: Jumlah & Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Produktif per Jenis Kegiatan di Provinsi NTT

uep_spp

Data ini konsisten dengan hasil analisa pelaksanaan program kegiatan SADI Provinsi NTT. Total pemanfaat kegiatan SADI di provinsi NTT berjumlah sekitar 3500 Petani yang tersebar di 67 Desa, dari total Pemanfaat investasi BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) SADI, hanya sekitar 23 % yang memanfaatkan kegiatan Microfinance yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan;

2. Penyediaan infrastruktur pendukung pertanian melalui pembangunan jalan tani, saluran irigasi dan lainnya. Namun, yang patut dicatat adalah bahwa Pelaku di lapangan -dalam hal ini FK- masih lemah dalam mengkaitkan pelaksanaan kegiatan infrastruktur dengan dampak secara ekonomi bagi Desa yang mengusulkan kegiatan prasarana. FK masih belum mampu memberikan perhitungan-perhitungan dampak ekonomi secara makro yang bisa diperoleh masyarakat ketika mengusulkan sebuah kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini dipertegas pada laporan akhir analisa dampak ekonomi pasca konstruksi program prasarana Desa PPK yang menyatakan bahwa perlunya menambah kemampuan FK untuk menghitung nilai manfaat dari Project infratsruktur serta menyusun analisa EIRR pada setiap usulan prasarana (World Bank, 2003).

Secara Nasional, pada tahun 2007, 74 % anggaran PNPM Mandiri Perdesaan dibelanjakan untuk kebutuhan infrastruktur, 2,4 % untuk kesehatan, dan 8,2 % untuk pendidikan serta 15,9 % untuk kegiatan mikrokredit. Hal ini siginifikan dengan data pembelanjaan anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi NTT sejak Tahun 1998 – 2008 yang terkonsentrasi untuk membiayai kegiatan sarana/prasarana, yaitu sebesar Rp. 296.220.825.389 atau 49,84 %, kegiatan ekonomi (UEP/SPP) jumlahnya sebesar Rp. 147.546.976.345 atau 24,83 %, pendidikan Rp. 70.980.452.257 atau 11,94 %, kesehatan Rp. 79.367.778.822 atau 13,35 %, dan pengembangan kapasitas masyarakat (CB) Rp. 203.640.219 atau 0,03 %.

Pertanyaannya, kompleksitas pemasalahan masyarakat petani di perdesaan apakah cukup dijawab dengan akses terhadap pemodalan dan pembangunan infrastruktur? Bagaimana dengan permasalahan keterampilan dan pengetahuan mengenai budidaya yang lebih baik, akses informasi dan penyediaan teknologi tepat guna yang lebih efisien dan evektif, pemasaran dan hal yang tak kalah penting adalah kemampuan masyarakat petani dalam menyusun perencanaan usaha/bisnis di sektor pertanian secara jelas. Khusus berkaitan dengan perencanaan bisnis, Hasil studi tentang kegiatan mikrokredit (World Bank, 2001) menyatakan bahwa salah satu kelemahan kinerja mikrokredit di PNPM Mandiri Perdesaan adalah terletak pada: 1) belum adanya kajian mendalam mengenai kelayakan bisnis para peminjam; 2) belum adanya penguatan kapasitas pada kelompok peminjam berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang kewirausahaan. Hal ini yang menyebabkan tingkat pengembalian kelompok peminjam menjadi terhambat bahkan macet. Dari hasil review Penulis terhadap proposal-proposal pengajuan kredit pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2008 di 3 Kecamatan Lokasi Pilot Program di Kab. Timor Tengah Selatan ditemukan bahwa proposal yang disusun belum bisa untuk dikatakan memenuhi standar penyusunan kelayakan usaha.

Dari uraian data tersebut, SADI sebagai sebuah upaya pengembangan perekonomian perdesaan berbasis agribisnis sangat layak dikembangkan dalam mengisi ruang kosong yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan PNPM Mandiri Perdesaan. SADI merupakan sebuah pilot project yang berfokus pada pengembangan ekonomi perdesaan berbasis agribisnis melalui beberapa strategi dan pendekatan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan kelompok-kelompok tani miskin di perdesaan. Jika digambarkan secara ideal, state of the art strategi pelaksanaan pilot project SADI digambarkan sebagai berikut:

state_the_art_sadi

Penjelasan secara sekilas mengenai state of the art strategi pelaksanaan SADI yaitu:

1. Peningkatan kapasitas SDM Petani: Memfasilitasi masyarakat Petani di Perdesaan dalam hal peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap. SADI berupaya mendorong peningkatan masyarakat tani untuk mendapatkan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka dapat memahami dan mampu mempraktikkan pengembangan usaha berbasis agribisnis (subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis usahatani/on-farm agribusiness, subsistem agribisnis hilir/upstream agribusiness, dan subsistem jasa layanan pendukung agribisnis/supporting institution) dengan baik. Sementara itu, dalam hal sikap kelompok tani dimotivasi dan digugah kesadaran dirinya dari petani yang subsisten menjadi petani-petani yang memiliki wawasan kewirausahaan;

2. Perbaikan akses pasar: Masyarakat Petani kecil umumnya dihadapkan pada permasalahan mengenai panjangnya rantai distribusi hasil tani, belum adanya akses terhadap informasi pasar, dan rendahnya produksi hasil pertanian yang dapat diserap oleh pasar yang lebih potensial (Kotak 2), serta struktur pasar yang belum efisien.

Kondisi Pasar Lokasi Pilot Project SADI di Timor Tengah Selatan (TTS): Peran pasar mingguan di Kecamatan Kuan Fatu, Amanuban Selatan, dan Mollo Utara, Kabupaten TTS sangat terbatas dalam menunjang pemasaran hasil pertanian untuk tujuan perdagangan antarpulau (dalam skala besar). Sebagian besar barang yang diperdagangkan di pasar mingguan adalah barang yang didatangkan dari luar daerah. Komoditas lokal yang dijual di pasar mingguan sebagian besar untuk konsumsi masyarakat lokal. Beberapa produk pertanian dan hasil olahannya yang dikirim ke luar daerah, umumnya ke Surabaya, tidak diperdagangkan melalui pasar mingguan karena pedagang perantara langsung membeli dari Petani di desa-desa. Perdagangan berbagai hasil pertanian di lokasi pilot project dicirikan oleh rendahnya jumlah dan kualitas hasil produksi pertanian sehingga belum cukup memiliki posisi tawar yang rendah. Keberadaan pedagang perantara dan pedagang pengumpul di tingkat desa dan kecamatan tidak memperkuat pembentukan harga di tingkat produsen/petani. Harga jual di tingkat produsen/petani hampir sepenuhnya ditentukan oleh beberapa pedagang antarpulau atau pedagang besar.

Untuk itu, SADI berupaya untuk memfasilitasi masyarakat petani dalam mengidentifikasi dan memperbaiki peluang-peluang terhadap akses pasar yang lebih adil dan memberikan jaminan keberlanjutan kegiatan usaha tani. Termasuk didalam kegiatan ini adalah berkaitan dengan akses terhadap informasi, alternatif model pemasaran melalui lelang hasil produksi pertanian, cooperative farming (kontrak kerjasama pemasaran), dll;

3. Perluasan akses layanan keuangan: Salah satu kendala kelompok usaha kecil/tani adalah akses terhadap layanan keuangan kredit. Kendala tersebut sangat dominan di usaha-usaha pertanian karena tingkat risiko investasi di sektor pertanian tergolong cukup tinggi (Roger Montgomery, Juni 2009). SADI memfasilitasi kelompok-kelompok usaha tani dalam mengakses layanan keuangan sehingga diharapkan dapat menjamin investasi usaha mereka di bidang pertanian. Beberapa kemungkinan kegiatan berkaitan dengan akses terhadap layanan keuangan adalah akses Petani terhadap kredit di perbankan atau lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mendukung kebutuhan investasi usaha tani, penguatan kapasitas dalam mengelola investasi, praktik resi gudang dan lainnya;

4. Peningkatan input produksi usaha tani: Hasil observasi dan wawancara Penulis mengenai akses masyarakat Petani terhadap saprodi (sarana produksi tani) dan alsintan (alat dan mesin pertanian) di lokasi SADI Provinsi NTT menghasilkan kesimpulan bahwa akses masyarakat Petani terhadap saprodi dan alsintan masih sangat rendah. Di lokasi pelaksanaan SADI Provinsi NTT, hampir tidak dijumpai toko atau kios tani. Untuk itu, SADI didorong untuk memfasilitasi kelompok tani dengan ragam pemangku kepentingan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan input produksi usaha tani atau biasa disebut degan saprodi (sarana produksi tani) misalnya bibit, pupuk, obat dan alsintan (alat dan mesin pertanian).

5. Peningkatan infrastruktur pendukung usaha tani: SADI berupaya memfasilitasi kelompok tani dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pendukung yang dapat meminimalkan kendala pengelolaan produksi dan pemasaran hasil usaha tani. Beberapa contoh untuk kegiatan ini adalah jalan usaha tani, jembatan titian untuk memasarkan produksi ikan, lantai jemur, gedung / pos pelayanan pengelolaan pertanian terpadu, pasar hewan dll.

6. Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Pendukung: Aspek kelembagaan dan kebijakan merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam revitalisasi pengembangan usaha tani. Kelembagaan yang selama ini terdapat di kelompok masyarakat petani pada umumnya masih rapuh. Seringkali kelompok-kelompok Petani diberi sebutan sebagai “kelompok merpati”. Pengembangan kapasitas kelembagaan dalam SADI bertujuan untuk mengkombinasikan fokus yang lebih spesifik pada setiap usaha di bidang pertanian dengan visi strategi yang luas dalam jangka panjang. Sementara kebijakan pendukung diharapkan dapat menjadi pedomanstrategis bagi Desa dalam mengembangkan potensi Desa untuk tujuan peningkatan ekonomi masyarakatnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 diharapkan menjadi sebuah media untuk mendorong masyarakat perdesaan dalam merumuskan langkah strategis pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan.