ina-coverOleh:(Marjono, staf Bapermades Provinsi Jawa Tengah

Sumber:kmwjateng.net

Gugusan kemiskinan semakin membuat daftar panjang penderitaan dan ketidakberdayaan yang seolah seperti deret hitung. Salah satu hal yang turut berkontribusi atas kemiskinan adalah kita melupakan ibu kandung, yakni Desa atau perdesaan dengan sektor pertanian yang selama ini telah memberi penghidupan pada bangsa ini dalam menggerakkan ekonomi produktif masyarakat. Bentuk dinamisasi pembangunan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa melalui pemberdayaan agar mampu mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mengakibatkan masyarakat desa belum mampu meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, upaya dan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang difasilitasi oleh agen-agen perubahan (pendamping/fasilitator) sangat dibutuhkan untuk mendinamisasi masyarakat dalam mengembangkan kemandirian dalam mengentaskan kemiskinan.Mengapa pemberdayaan masyarakat desa, menjadi penting? Beberapa alasan mengemuka, yakni:

  1. sebagaian besar penduduk kita bermukim di pedesaan,
  2. masyarakat kita 75% bermatapencaharian pada sektor pertanian atau tepatnya petani,
  3. roda pekonomi perdesaan (domestik) sebagai pilar ekonomi nasional,
  4. kemiskinan lebih banyak dialami oleh masyarakat wilayah perdesaan, dan
  5. potensi sumberdaya lokal belum dikelola secara maksimal serta
  6. revitalisasi pertanian, karena sektor ini acap terpinggirkan.

Pemberdayaan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat dan desa. Upaya pemberdayaan masyarakat wajib dipahami sebagai transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian. Beberapa upaya untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, utamanya pada aras usaha mikro di pedesaan, diharapkan dapat memberikan 4 (empat) akses minimal, yaitu, akses pada sumberdaya, teknologi, informasi pasar dan sumber pembiayaan. Dengan demikian akan semakin mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan dan kemandirian. Januari 2009 adalah kawah candradimuka bagi para pendamping Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT) program PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dengan berakhirnya rekruitment dan pelatihan bagi para pendamping dan fasilitator di penghujung tahun lalu.

Kelompok anak-anak muda, energik dan cerdas ini mulai menjejakkan kaki mengurai kemiskinan masyarakat yang terus membelit. Oleh karena itu, metode pendampingan masyarakat melalui program sarjana masuk desa (seperti PNPM-MP dan atau P2KP), patut digerakkan kembali. Hal ini sebetulnya bukan program baru, karena sebelumnya kita pernah mengenal BUTSI, SP3 (Depdikbud), SP2W (Bappenas), TKPMP (Depnaker), FK (Depdagri), yang bertugas sebagai enabler pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan yang selalu mengedepankan pada kematangan sosial kulturalnya. Demikian halnya, program pengentasan kemiskinan kental dengan metode investasi pendanaan, yang sebenarnya lebih berakibat kemanjaan sosial, karena tanpa tanggungjawab dan kewajiban bagi sasaran yang riil. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan semestinya dipahami sebagai transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian. Wujud kemandirian tercermin dari tingkat kepedulian dan partisipasi atau memudarnya ketergantungan kepada pemerintah. Pengertian ini bisa dipahami sebagai sikap mental dan perilaku rasional, kompetitif dan menolak ketergantungan.

Gagalnya program pengentasan kemiskinan kita karena selama ini program lebih bersifat bantuan sosial. Apakah program pengentasan kemiskinan selama ini (hanya) sekadar “pelestari proyek” atau “pengamanan program”. Nuansa itu yang selama ini terjadi, baik di tingkat ide, maupun implementasi di lapangan. Sehingga tak mengherankan kerap timbul kecenderungan untuk sekadar program terlaksana, dana terbagi habis, dan dana yang terbagi habis dimakan masyarakat. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan semestinya dipahami sebagai transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian. Wujud kemandirian tercermin dari tingkat kepedulian dan partisipasi atau memudarnya ketergantungan kepada pemerintah. Pengertian ini bisa dipahami sebagai sikap mental dan perilaku rasional, kompetitif dan menolak ketergantungan. Kesalahmengertian konsep kemandirian nampaknya terjadi di sini.

Kemandirian masyarakat bukan diindikasikan meningkatnya pendapatan saja, tetapi seberapa jauh mereka mampu menguasai sumber-sumber ekonomi baru. Sehingga tidak kesementaraan pendapatan meningkat, tetapi kepercayaan hidup selanjutnya didapatkan kemandirian sosial ekonomi tersebut wajib dipahami. Di sinilah, peran pendamping/fasilitator menyelenggarakan dialog dengan masyarakat untuk menggali kebutuhan-kebutuhan nyata, menggali sumber-sumber potensi yang tersedia, mendorong masyarakat untuk menemukan spesifikasi masalah yang harus dipecahkan dan mengorganisir mereka untuk mengambil tindakan yang tepat (Belle, 1976).

Perhatian terhadap masyarakat pedesaan yang lebih bernuansa community development, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, sebagian besar penduduk, terutama negara-negara berkembang, berada di pedesaan dengan kondisi dan taraf hidup yang rendah. kedua, adanya paritas sosial dan ekonomi yang mencolok antara desa dan kota. Kenyataan yang ada kebijakan pembangunan lebih diarahkan dan memperhatikan masyarakat kota. Padahal keberhasilan pembangunan itu salah satu diantaranya sangat ditentukan oleh adanya keseimbangan antara sektor pedesaan, dan perkotaan. Ketiga, secara obyektif masyarakat pedesaan tidak segera mampu menunjukkan prakarsa sendiri yang berarti membangun dirinya sendiri. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kultur dan struktur masyarakat pedesaan itu sendiri yang memang tidak menunjang.

Karena itu, program sarjana masuk desa (pendamping/fasilitator) merupakan suatu usaha berencana untuk memungkinkan partisipasi individual dari masyarakat pedesaan dalam memecahkan berbagai masalah komunitas secara demokratis melalui pendidikan dan pelatihan pembangunan. Apa yang dilakukan harus merupakan kegiatan yang berupa pendidikan untuk bertindak, di mana masyarakat disiapkan untuk mewujudkan tujuan masyarakat secara demokratis. Dengan demikian para pendamping/fasilitator tersebut sebetulnya harus lebih berperan sebagai agen untuk membentuk pengalaman belajar bagi masyarakat yang didampinginya ketimbang sebagai penggerak sasaran program.

Melalui konsep community development dengan pendekatan societal : memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat hendaklah bermotifkan pendidikan, sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. Mengapa pendidikan? Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku, maka bidang pendidikan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas (Weiner, 1966). Sehingga esensi dari community development terutama di pedesaan adalah pendidikan masyarakat, yang meliputi pendidikan dasar, keaksaraan, keterampilan dan penyuluhan perkoperasian, pertanian dan sebagainya, seperti ditegaskan Belle (1976).

Hadirnya para pendamping/ fasilitator bukanlah aktor yang serba mumpuni, ia tak lebih dari sekadar penggerak, pendorong dan pembelajar. Karena itu para pendamping/fasilitator ini lebih pada upaya menaikkan daya ungkit (leverage) masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Tampaknya masyarakat sulit menghindari ketergantungan dari pelaku perubahan, seperti pendamping. Sulit menemukan adanya tindakan masyarakat pedesaan yang betul-betul mandiri tanpa adanya intervensi pihak ketiga. Karena itu orientasi dan kemandirian bukanlah satu-satunya alternatif dalam community development, Erasmus (1968), menyarankan agar community development lebih diarahkan pada tujuan yang lebih material, dapat diukur secara nyata, yang dapat meningkatkan produksi dan standar kehidupan.

Gerakan dan proyek fisik ini hanya sebagai entry point untuk mewujudkan iklim dan suasana yang mandiri, sebagai alat motivasi dan insentif yang selanjutnya diharapkan mereka dapat membangun masyarakatnya yang berdiri di atas kaki sendiri. Dengan demikian, tugas utama pendamping/ fasilitator bukan sekadar menggerakkan dalam membangun desa secara fisikal, tetapi lebih pada pematangan sosio kultur masyarakat. Dia bukan spoiler pemerintah, tetapi lebih pada supporter pemerintah sekaligus triger (pemicu) perubahan ke arah kemajuan dan pembaruan dalam pengentasan kemiskinan. Tolok ukur keberhasilan para pendamping/ fasilitator yang sebenarnya tak hanya terletak pada seberapa progres report dana secara fisikal pendapatan atau produksi masyarakat menaik, tetapi lebih pada kematangan sosiokultur masyarakat.

Dan, semua itu butuh waktu, para pendamping/fasilitator tidak bakalan mampu membangun candi dalam semalam, seperti Bandung Bondowoso atau David Coperfield sang ilusionist yang mampu menghapus kemiskinan Indonesia dalam 1 detik saja. Wadah tetap penting, namun aktor dan spirit di dalamnya harus tetap bergerak.

Pendamping/ Fasilitator : Program atau Perilaku?

Kita bisa memperlakukan program sebagai pendamping yang dilakukan barisan muda ini lebih dari sekadar program : ada pra program, dan ada hari H (pelaksanaan program). Mungkin jarang ada program kelompok terdidik ini yang melakukan post program. Artinya, ada aktifitas luar biasa sebelum program digelar. Kemudian ada aktifitas program yang bisa saja sama luar biasanya, atau lebih luar biasa, atau bahkan celakanya ada aktifitas program yang malah kurang luar biasa. Tentu saja yang ideal adalah hiruk pikuk program memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada pra programnya.

Apapun, ketika sebuah program selesai yang tampak biasanya adalah wajah muram, bahagia dan malas-malasan bahkan cacai makian, sumpah serapah atau laporan ke KPK? Media pun sangat getol mengumbar berita tentang keberhasilan maupun kontras kegagalan. Tapi porsi yang disebut terakhir itu jauh lebih besar muatannya ketimbang pertama. Sebaliknya, kita bisa memperlakukan aktifitas program pendamping/ fasilitator lebih dari sekadar program. Kita bisa merekayasa perubahan mindset dan behaviour masyarakat berangkat dari program tersebut. Program pendampingan PNPM-MP dan P2KP lalu dimaknai sebagai tujuan yang mau dicapai bersama-sama.

Diperlukan sebagai sebuah acuan bagi setiap warga masyarakat : membuat mereka termotivasi, tergerak dan terlibat langsung baik ketika ada atau tidak ada pemeriksanaan atau tinjauan pejabat. Terpenting memesona bagi masyarakatnya miskin itu sendiri, dan bagi pihak-pihak lain. Bahkan, membuat orang-orang lain yang berkunjung, singgah dan berinvestasi ke desa-desa, menikmati kehirukpikukan masyarakat dalam melakukan, memelihara dan mengevaluasi program secara holistik dari hulu hingga hilir. Kesuksesan, keterbukaan dan dinamika masyarakat terjaga melalui eksotika program pendampingan PNPM-MP dan P2KP, sehingga pihak lain yang datang dan pulang ke tempat mereka masing-masing berkisah sukses dan prestasi mereka dan kemudian berkunjung, singgah dan berinvestasi lagi dan lagi atau sebagai buyer dari produk dan teknologi nyang dihasilkan di desa-desa.

Terpenting lagi, terjadi penaikan penyadaran akan perang melawan kemiskinan sesuai aturan yang berlaku, bukan melahirkan budak-budak baru pembangunan. Transformasi kematangan sosiokultur masyarakat menjadi sangat penting dalam konteks ini. Dari kacamata brand manajemen, program pendamping/ fasilitator kemudian menjadi brand positioning. Memperlakukan program pendamping/ fasilitator sekadar sebagai sebuah program hanya berdampak sesaat, tetapi memperlakukan program pendamping/fasilitator sebagai sebuah perilaku akan berimplikasi sampai kepada anak cucu kita, masa depan masyarakat desa, masyarakat miskin.Inilah yang menjadi pilihan hidup para pendamping/fasilitator PNPM-MP.

Pemberdayaan masyarakat dan desa melalui program pendampingaan/ fasilitator sangat relevan dengan konsep Bapak Bibit Waluyo, ”Bali nDeso, mBangun Deso”. Konsep mulia Bali Ndeso Mbangun Ndeso merentangkan jalan bagi upaya paradigma baru pembangunan, yakni pemberdayaan masyarakat, revitalisasi pembangunan sektor pertanian, gerakan kembali ke desa (back to basic –village), dan meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan. Beberapa hal turut melatari lahirnya”Bali Ndeso Mbangun Ndeso,” yaitu wilayah Jateng menjangkau 263 Km, berpenduduk 32,91 juta jiwa, 29 Kabupaten dan 6 Kota, angka kemiskinan Jateng lebih dari 3 juta jiwa (prasejahtera), 966.000 Ha (sawah), 2,26 juta (non sawah – tegalan, perkebunan, hutan), peruntukan lahan sawah teknis 11,9%, hutan 19,6% dan bangunan 17,9% serta lain-lain 8,4%.

Kita patut bangga dengan konsep Bali Ndeso Mbangun Deso, karena memacu pembangunan pada aspek pemerataan, mengurangi beban perkotaan, revitalisasi pertanian. Hubungan kota desa masa lalu, antara lain hanya diindikasikan dengan Kota sebagai penghasil manufaktur (minyak, makanan pabrik dan obat-obatan), sedangkan Desa sebagai penghasil bahan mentah (daun, teli, kayu, pisang, sapu, sandal, dan pangan, dll), namun hubungan desa-kota sekarang lebih dinamis dan berkembang, semua kebutuhan untuk pedesaan mengalir dari Kota termasuk energi, sementara sedikit sekali aliran produk dari desa, kecuali aliran orang miskin (termasuk tenaga kerja kasar). Harapannya, hubungankota-desa mendatang adalah kota sebagai gudang teknologi, informasi yang mengarus ke desa.

Desa sendiri sebagai produsen produk bernilai tambah melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini akan membangun repositioning desa yang lebih baik dan berdaya saing. Masa depan Jawa Tengah bermula dari desa. No village, no future, tak ada desa tak ada masa depan. Inilah kopi pahit, penggugah kesadaran dan pemikiran para pendamping/fasilitator dan semua pihak dengan tetap berkeringat, bersenyum berpengharapan (tanpa) berairmata . (Marjono, staf Bapermades Provinsi Jawa Tengah).