Ir. Untoro Sarjito, MM.
Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat
Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dep. Dalam Negeri

Kita mengenal desa sebagai basisnya pertanian di Indonesia. Secara tradisional, masyarakat di pedesaan menjadi petani sebagai mata pencaharian mereka. Tapi saat ini, ada pergeseran nilai yang cukup mengganggu stabilitas pertanian kita. Dengan berubahnya pola hidup di Indonesia dari tradisional ke modern, dari agraris ke industrialis, hal ini diakibatkan oleh globaliasasi, mengakibatkan pertanian perlahan ditinggalkan oleh para pelakunya.

Lahan menyempit, para penduduk desa yang notabene memiliki pekerjaan sebagai petani, sudah bekerja di sektor lain, tata kelola lahan yang tidak seimbang antara pertanian dan sektor lain, pembekalan pengetahuan dan keilmuan pada petani serta berbagai masalah lainnya menjadi persoalan mendasar yang menghambat kemajuan pertanian di Indonesia.

Permasalahan ini memang menjadi tanggung jawab Departemen Pertanian pada umumnya. Tapi, di lintas sektoral, permasalahan ini menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak termasuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat. Untuk membahas masalah tersebut, tim Majalah Bangkit Tani berhasil mewawancarai Ir. Untoro Sarjito, MM., Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. Berikut petikan wawancara dengan beliau. 

Apa tugas dan tanggung jawab utama dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)?

Direktorat Jenderal PMD memiliki dua tugas pokok yaitu memberdayakan masyarakat, meliputi pengembangan keilmuan, perusahaan, ekonomi, dan lain-lain. Memberdayakan desa meliputi infrastruktur, perangkat desa, fasilitas desa dan lain-lain.

Bagaimana kondisi riil masyarakat di desa dan bagaimana efektifitas program-program yang dilakukan oleh PMD?

Kondisi masyarakat desa saat ini memiliki kekurangan dalam berbagai hal seperti keilmuan, keterampilan dan usaha masyarakat. Oleh karena itu kami mengeluarkan berbagai program dan kebijakan untuk menanggulangi hal tersebut. Setiap mengeluarkan kebijakan, kami selalu mengontrolnya dengan sosialisasi, pembinaan teknis terhadap perangkat daerah dan perangkat desa. Contoh nyata, kami memiliki Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagaimana tanggapan Bapak tentang peralihan profesi dari pertanian ke sektor lain, bahkan para penduduk desa malah berbondong-bondong menjadi TKI?

Masalah ini bukan hanya permasalahan Depdagri saja, ini adalah masalah lintas departemen dan mengerucut menjadi kebijakan pemerintah. Kunci penyelesaian masalah ini yaitu adanya sinergitas antar departemen untuk mengatasi masalah ini. Jangan sampai ada sifat ego-sektoral dari masing-masing instansi terkait. Kami berikan contoh nyata yang dilakukan oleh PMD adalah membuat kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program ini dirasa cukup efektif untuk mencegah migrasi warga desa ke kota atau bahkan menjadi TKI.

Apa hambatan untuk memberdayakan masyarakat desa?

Hambatan yang kami rasakan yaitu ketidakmampuan perangkat daerah maupun desa dalam memberikan kewenangan, kemampuan serta kesempatan kepada masyarakat desa. Semua potensi desa seperti perekonomian dan pertanian kurang digali secara optimal akibat kurangnya kemampuan dan informasi.

Apa kontribusi nyata Direktorat UEM di bidang pertanian?

Kami bertanggung jawab menciptakan grand design dari strategi pertanian. Direktorat UEM mengakomodir pertanian dari segi politik pertanian, sosial budaya pertanian dan ketahanan pertanian. Jadi, kami melakukan perbaikan pertanian dari segi konsep. Untuk segi teknis, sudah menjadi tugas dari Dinas Pertanian di daerah dan desa. Langkah konkret yang kami lakukan seperti memfasilitasi, memberikan bimbingan dan memberikan ilmu pengetahuan di bidang pertanian. Contoh permasalahan yang kami tangani tentang pertanian meliputi permasalahan penduduk dan sumber daya lahan serta sumber air, dimana lahan pertanian semakin menyempit dan revitalisasi irigasi sangat mendesak. Pengembangan yang tidak adil dan tidak seimbang antara tata lahan pertanian dengan sektor non-pertanian. Saat ini banyak lahan pertanian dikorbankan menjadi lahan untuk sektor non-pertanian seperti sektor industri dan properti. Berkurangnya minat dan jiwa para petani untuk bertahan di profesi mereka. Para petani lebih rela menjadi buruh migran, bekerja di bidang jasa dan pekerjaan lainnya dan meninggalkan pertanian dengan menjual lahan pertanian mereka. Semakin banyaknya pertambahan petani gurem. Para petani khususnya di Jawa dan Bali sudah semakin banyak yang menjadi petani gurem dan petani gurem saat ini sudah kehilangan lahan. Permasalahan-permasalahan tersebut di ataslah yang sedang menjadi konsentrasi kami untuk diberikan jalan keluarnya.

Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat UEM untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Kami membuat rumusan atau rancangan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya di bidang pertanian dengan lima cara yang kami anggap tepat sasaran. Pertama, pertanian yang beradab melalui penambahan bekal keilmuan, langkah ini menekankan bagaimana meningkatkan harkat dan martabat petani agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kedua, ekonomi perdesaaan yang berkeadilan, agar tidak terjadi kesenjangan antara kota dan desa, harus dibangun sistem perekonomian desa yang disesuaikan dengan potensi desa tersebut. Ketiga, pemerintahan desa yang mantap, suatu desa akan maju bila dibangun oleh perangkat daerah atau perangkat desa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas agar tahu potensi yang dimilikinya. Keempat, pemberdayaan masyarakat, meliputi memberikan pelatihan dan keterampilan agar dapat mengolah apa yang dimiliki daerahnya. Kelima, kelembagaan yang optimal, keberhasilan pembangunan di suatu daerah harus ditunjang oleh kelembagaan yang dapat menampung apa yang menjadi hasil dari daya usaha, pikiran, dan kreativitas yang dihasilkan oleh masyarakat.(**)

Sumber: Bangkit Tani