SOE-Lokakarya PNPM Agribisnis Perdesaan Propinsi NTT untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan konsep BDSP (Business Development Service Provider) dilakukan di dua tempat yaitu di Ibukota Kabupaten TTS dan Kabupaten Ngada. Tahap awal pelaksanaan lokakarya dilakukan di Soe-Kab. TTS pada tanggal 09 Desember 2009 yang dibuka oleh Asisten Adminsitrasi Pembangunan (AS II) Drs. O. Naitboho didampingi oleh PJOK. Kab. TTS.

Hadir sebagai Narasumber adalah Christianto (Spesialis M&E), M. Regina Tan (Spesialis Agribisnis & Pemasaran), Minggus Mellla (PJOK. Kab. TTS), dan Petrus Umbu (Ketua PUSKUD – NTT). Secara umum, pelaksanaan kegiatan lokakarya ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan konsep BDS sebagai salah satu hal baru yang diujicobakan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai sebuah kesimpulan umum, Partisipan lokakarya mengakui bahwa keberadaan lembaga / perorangan yang profesional di bidangnya -kemudian disebut sebagai BDSP (Business development Service Provider)- merupakan pilar penting yang sebaiknya dilibatkan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, terutama ketika berbicara mengenai pengembangan perekonomian di perdesaan. Tingginya tunggakan pembayaran kredit pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan salah satunya diakibatkan karena tidak optimalnya pendampingan dari pelaku program. Hal ini memang tak bisa disalahkan, seorang FK tak mungkin bisa mendampingi kelompok usaha dengan ragam usaha, sulitnya lokasi geografis dan banyaknya kelompok usaha yang tergabung dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Ujicoba penyelenggaraan konsep BDS dalam PNPM Agribisnis Perdesaan bisa dijadikan rujukan oleh pengambil kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan dan pelaksanaan mikrokredit yang lebih baik, terutama di sektor pertanian sebagai mesin ekonomi perdesaan di kabupaten TTS.

Pada sessi awal kegiatan lokakarya dijelaskan mengenai strategi pengintegrasian PNPM Agribisnis Perdesaan yang berfokus pada isu agribisnis ke dalam PNPM Mandiri Perdesaan. PJOK. Kab. TTS (Minggus Mella) dibantu Spesialis M&E (Christianto) memberikan gambaran mengenai beberapa peluang dan strategi pengintegrasian PNPM Agribisnis Perdesaan dalam penyelenggaraan PNPM Mandiri Perdesaan yang bersifat open menu. Berkaitan dengan pengintegrassian, banyak Partisipan yang menyangsikan kemungkinan pelaksanaan konsep pengintegrasian ini. “distorsi sebuah usulan kegiatan pengembangan ekonomi perdesaan melalui PNPM Mandiri Perdesaan pada saat proses penggalian gagasan untuk kemudian menang dan terdanai sangat banyak. Bukan hanya tergantung dari kemampuan FK dalam memfasilitasi, tetapi juga dari elit politik dan Masyarakat Desa yang kadang lebih mementingkan usulan fisik karena mereka mendapatkan HOK, dan hal ini sesat dan sesaat”, ujar Bapak Dias selaku BDSP.

Pada sessi selanjutnya, Partisipan diberikan gambaran mengenai pentingnya pendampingan oleh lembaga atau perorangan profesional dalam pengembangan perekonomian perdesaan, Petrus Umbu selaku Ketua PUSKUD Propinsi NTT didaulat untuk menjadi Narasumber tamu. Pada sessi ini, Petrus menjelaskan mengenai proses dan mekanisme pendampingan yang selama ini dilakukan oleh PUSKUD Propinsi NTT dalam menangani komoditi Sapi Bali. Pada sessi khir, Christianto selaku Spesialis M&E menjelaskan mengenai evaluasi secara makro penyelenggaraan konsep BDSP yang telah diujicobakan pada pendanaan BLM PNPM Agribisnis Perdesaan TA. 2008. Evaluasi yang disampaikan difokuskan pada tahapan, mekanisme dan hasil yang telah dicapai selama penyelenggaraan konsep BDSP. Pada sessi ini banyak Peserta menyayangkan dan kecewa atas closing-date pelaksanaan PNPM-Agribisnis Perdesaan yang telah memberikan warna dalam PNPM Mandiri Perdesaan terutama pada fokus bidang garap bidang pertanian yang pas dengan masyarakat perdesaan dan pelaksanaan konsep baru mengenai BDSP. Harapan tak jarang berbeda dengan kenyataan, dan hal itu memang harus diperjuangkan. Penulisan rekomendasi hasil diskusi kelompok Partisipan pada akhir sessi adalah salah satunya. terdapat 12 rekomendasi berkaitan dengan penyelenggaraan konsep BDS untuk dimasukkan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Dokumen rekomendasi Partisipan Lokakarya dapat diunduh disni.

(chr)